5 hours ago
10
RADAR SUKABUMI.COM – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Sukabumi, mencatat sebanyak 14 aduan masyarakat, masuk melalui Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) LAPOR sepanjang Agustus 2026.
Belasan laporan tersebut, berkaitan dengan berbagai persoalan pelayanan publik yang dirasakan masyarakat. Mulai dari fasilitas umum, kondisi jalan, penerangan jalan umum (PJU), sarana dan prasarana, hingga persoalan ketertiban umum.
Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Diskominfo Kota Sukabumi, Tantan Sontani mengatakan seluruh aduan yang masuk tersebut tersebar di sejumlah perangkat daerah. “Untuk aduan yang masuk pada bulan Agustus 2026 berjumlah 14 aduan,” kata Tantan kepada Radar Sukabumi, Kamis (3/8).
Berdasarkan data SP4N-LAPOR, Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Sukabumi menjadi perangkat daerah dengan jumlah aduan terbanyak, yakni tiga laporan. Kemudian Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) berada di urutan berikutnya dengan dua aduan.
“Sementara itu, masing-masing satu aduan tercatat masuk kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dinas P&K), Dinas Pekerjaan Umum (Dinas PU), Dinas Sosial (Dinsos), Diskominfo, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), PDAM, serta RSUD R. Syamsudin,” ucapnya.
Adapun dirincinya yakni, BKPSDM 1 aduan, BPBD 1 aduan, Dinas P&K 1 aduan, Dinas PU 1 aduan, Dinsos 1 aduan, Dishub 3 aduan, Diskominfo 1 aduan, DLH 1 aduan, PDAM 1 aduan, RSUD R. Syamsudin 1 aduan dan Satpol PP 2 aduan.
Tantan mengatakan, dari sisi kategori, fasilitas umum menjadi salah satu persoalan yang paling banyak disampaikan masyarakat melalui kanal pengaduan tersebut. “Untuk kategori aduan yang paling banyak diadukan yakni fasilitas umum seperti perbaikan PJU, perbaikan jalan, sarana dan prasarana,” ujarnya.
Menurutnya, keluhan mengenai fasilitas umum menjadi perhatian karena berkaitan langsung dengan aktivitas masyarakat sehari-hari.
Penerangan jalan, kondisi jalan hingga sarana dan prasarana merupakan fasilitas yang keberadaannya sangat dirasakan warga. Selain fasilitas umum, kategori ketertiban umum juga menjadi perhatian masyarakat.
“Salah satu persoalan yang disampaikan yakni mengenai kebisingan di tempat umum yang dinilai mengganggu kenyamanan warga,” cetusnya.
Dengan total 14 aduan, data SP4N-LAPOR sepanjang Agustus 2026 memberikan gambaran mengenai sejumlah persoalan yang masih menjadi perhatian masyarakat Kota Sukabumi. Menariknya, aduan tersebut tidak hanya diarahkan kepada perangkat daerah yang berkaitan langsung dengan pelayanan dasar.
“Kami turut menerima satu aduan, begitu pula sejumlah perangkat daerah lainnya. Bagi kami, laporan masyarakat menjadi salah satu bahan untuk mengetahui persoalan yang terjadi di lapangan. Aduan juga dapat menjadi masukan dalam melakukan evaluasi terhadap pelayanan publik,” bebernya.
Namun, bagi masyarakat, laporan bukan sekadar angka yang tercatat dalam grafik. Setiap aduan membawa persoalan dan harapan agar pemerintah segera memberikan solusi.
Karena itu, tindak lanjut menjadi bagian penting setelah laporan diterima. Semakin cepat persoalan ditangani, semakin besar pula kepercayaan masyarakat terhadap kanal pengaduan pemerintah. “Suara warga menjadi bagian dari dinamika pelayanan publik di Kota Sukabumi,” tutupnya. (bam)
