4 hours ago
7
Langgam.id – Ketua DPRD Kota Padang Muharlion mendorong pemerintah kota (pemkot) menyiapkan strategi penanganan yang lebih menyeluruh. Hal ini untuk mengantisipasi agar banjir yang berulang menerjang Padang tidak terulang lagi.
Menurut Muharlion, upaya normalisasi sungai perlu disertai solusi teknis jangka panjang agar persoalan banjir tidak terus berulang.
Politikus PKS itu mengatakan, pengendalian banjir tidak cukup hanya dilakukan dengan memperbaiki atau menormalisasi alur sungai. Pemerintah Kota Padang perlu mengkaji berbagai skema untuk mengendalikan debit air sejak dari kawasan hulu hingga ke muara.
“Normalisasi sungai kan tidak cukup. Mungkin bisa juga membuat bagaimana aliran air itu tidak semuanya ke bawah,” kata Muharlion saat dihubungi Langgam.id, Sabtu (8/8/2026).
Salah satu opsi yang diusulkan adalah pembangunan embung atau situ di sejumlah titik. Infrastruktur tersebut dapat difungsikan sebagai tempat penampungan sementara ketika hujan turun dengan intensitas tinggi.
Dengan adanya tempat penampungan, limpasan air dari kawasan hulu tidak seluruhnya langsung mengalir ke bagian hilir yang memiliki kapasitas terbatas.
“Mungkin perlu dipikirkan, apakah air itu semua ke bawah atau perlu kita buatkan embung atau situ di beberapa titik. Sehingga air itu bisa mengalir ke situ, tidak sepenuhnya ke bawah,” ujarnya.
Selain embung atau situ, Muharlion menyebut adanya usulan dari sejumlah pakar mengenai pembangunan sistem tanggul dan pompa di kawasan muara sungai.
Skema tersebut memungkinkan air mengalir secara normal ke laut pada kondisi biasa. Namun, saat hujan deras terjadi bersamaan dengan pasang laut, aliran air dapat dikendalikan melalui tanggul dan kemudian dialirkan menggunakan pompa.
“Di muara sungai itu, setelah sungai diperbaiki, dibuat tanggul. Pada hari biasa air mengalir ke bawah. Nanti pas musim hujan, kalau air pasang, tanggulnya bisa tertutup dan nanti kita alirkan air pakai pompa,” katanya.
Muharlion mengatakan, skema tersebut perlu dikaji karena debit air dari kawasan hulu dapat meningkat dengan cepat ketika hujan deras. Di sisi lain, kapasitas aliran di kawasan hilir memiliki keterbatasan.
“Kecepatan debit air di atas itu cukup tinggi. Sementara di bawah akhirnya tidak tertampung. Di bawah perlu dibantu dengan pompa,” ujarnya.
Ia menyebut sejumlah sungai besar di Kota Padang perlu menjadi bagian dari kajian sistem pengendalian banjir. Beberapa di antaranya Batang Kuranji, Batang Kandis, serta kawasan Lubuk Minturun hingga aliran menuju muara.
“Pompa-pompa yang mungkin diletakkan di sungai-sungai besar itu seperti di Batang Kuranji, di ujungnya, Batang Kandis atau seperti Lubuk Minturun sampai ke muara sungai,” katanya.
Muharlion menegaskan berbagai opsi tersebut tidak serta-merta menjadi solusi yang langsung diterapkan. Seluruhnya perlu melalui kajian komprehensif dengan mempertimbangkan kondisi geografis dan hidrologis Kota Padang.
Ia mendorong Pemerintah Kota Padang melibatkan akademisi, praktisi, serta para ahli untuk memberikan masukan sebelum menentukan langkah penanganan.
“Yang paling penting sebenarnya duduk bersama, baik antara pemerintah kota, mungkin undang para praktisi, para akademisi, kira-kira masukan mereka seperti apa,” ujarnya.
Selain kajian teknis, Muharlion meminta Pemko Padang membuka dan mengevaluasi kembali master plan penanganan banjir yang telah dimiliki. Menurutnya, dokumen tersebut perlu menjadi bahan pembahasan bersama untuk menentukan pembagian tugas dan langkah yang dapat dilakukan pemerintah kota.
“Kita sudah punya master plan ini, tolong berikan masukan. Setelah diberi masukan, nanti kita dudukkan mana tugas pemerintah kota,” katanya.
Muharlion menyadari persoalan banjir di Kota Padang tidak dapat diselesaikan dalam waktu singkat. Karena itu, pemerintah perlu memiliki tahapan penanganan yang jelas dan langkah konkret yang dapat dijalankan secara berkelanjutan.
“Walaupun tidak selesai satu tahun, dua tahun, tiga tahun, langkah-langkah konkret kita ada. Karena memang tidak bisa juga selesai sebentar persoalan banjir Padang ini,” tutupnya. (ICA)
