3 weeks ago
24
SUKABUMI — Sebanyak 80 hektar hutan di wilayah Palabuhanratu dilaporkan hilang, dan sebagian besar lahan tersebut kini telah beralih fungsi menjadi kawasan perumahan. Mantan Wakil Bupati Sukabumi periode 2000-2005, Ucok Haris Maulana Yusuf , memberikan pandangannya terkait perubahan besar ini.
Sebagai saksi sejarah, Ucok Haris mengingat dengan jelas ketika Ibukota Kabupaten Sukabumi dipindahkan ke Palabuhanratu 25 tahun silam . Menurutnya, lahan yang sebelumnya dirancang untuk menjadi kawasan hutan kini telah beralih fungsi secara drastis.
“Tanah yang tadinya untuk dihutankan 80 hektar hilang. Bahkan sekarang pegunungan di wilayah itu dipenuhi perumahan. Padahal, dulu kita tidak mengalami banjir seperti sekarang. Solusinya adalah mengembalikan hutan dan mengatur ulang tata ruang perumahan agar tidak sembarangan seperti sekarang ini,” jelas Ucok melalui pesan singkat yang diterima redaksi pada Minggu (20/4/2025).
Ucok Haris menceritakan bahwa pemerintah pada masanya telah berjuang keras untuk mengamankan 280 hektar lahan guna mendukung pembangunan Ibukota Kabupaten Sukabumi. Dari total tersebut, 80 hektar lahan telah dikerjasamakan dengan Yanma Polres Sukabumi untuk dijadikan kawasan hutan. Namun, saat ini kawasan hutan tersebut telah hilang.
“Saya hanya ingin mengingatkan bahwa lahan ini dulu diperjuangkan untuk pembangunan jangka panjang. Hari ini, saya merasa sangat miris melihat bencana seperti banjir terjadi akibat hilangnya kawasan hutan ini,” terangnya.
Ucok juga menyebutkan bahwa sejumlah lahan yang diberikan kepada pemerintah daerah kini telah berubah kepemilikan. Ia mempertanyakan bagaimana proses pembelian lahan tersebut dilakukan.
“Saya heran bagaimana lahan-lahan yang dulunya diperjuangkan oleh pemerintah, termasuk lahan dari beberapa PT, kini berubah kepemilikan. Padahal, tujuannya dulu adalah untuk kepentingan publik,” tambahnya.
Ucok berharap bahwa pemerintah daerah, termasuk Gubernur Jawa Barat dan pemerintah pusat, dapat memberikan perhatian serius terhadap kondisi ini. Ia meminta agar kawasan Palabuhanratu dikembalikan ke fungsi awalnya sebagai daerah yang memiliki tata ruang yang lebih baik dan kawasan hijau yang cukup.
“Saya berharap ini dapat menjadi solusi. Bapak Gubernur dan Presiden Prabowo harus melihat kondisi ini, bahwa Palabuhanratu memiliki sejarah penting. Bung Karno tidak salah membangun SBH (Sanggar Bhakti) dan istana di Palabuhanratu,” ungkapnya.
Ucok juga mengingatkan pentingnya menjaga kawasan hijau sebagai upaya mencegah bencana alam seperti banjir. Ia menekankan bahwa pembangunan daerah harus tetap memperhatikan keseimbangan lingkungan dan tidak mengorbankan hutan untuk kepentingan perumahan yang sembarangan.
Dengan hilangnya kawasan hutan ini, masyarakat di sekitar Palabuhanratu kini menghadapi risiko yang lebih besar terhadap bencana alam, termasuk banjir yang semakin sering terjadi. (hnd)
Halaman: 1 2
