3 days ago
6
SUKABUMI – Wali Kota Sukabumi Ayep Zaki telah mempercayakan Andang Tjahjandi sebagai Penjabat Sekretaris Daerah yang baru. Dia dilantik pada Jumat, 7 Maret lalu bertempat di Ruang Utama Balaikota Sukabumi. Setelah melantik pj sekda, wali kota akan memilih sekda yang definitif melalui proses open bidding.
Hal ini pun disorot oleh Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Sukabumi Taufik Muhammad Guntur. Menurut dia, wali kota harus bijak dalam memilih pejabat tertinggi dalam struktur birokrasi daerah karena bagian dari keputusan strategis yang dapat memengaruhi efektifitas tata kelola pemerintahan.
“Pemilihan sekda menjadi perhatian penting karena dampaknya tidak hanya dirasakan oleh pemerintah daerah, tetapi juga oleh masyarakat luas. Maka, kebijakan yang bijak dalam pemilihan sekda sangat diperlukan untuk menjamin bahwa kandidat yang terpilih memiliki kompetensi, integritas, dan visi yang sejalan dengan tujuan pembangunan daerah,” kata Taufik kepada Radar Sukabumi, Minggu (9/3).
“Dan kebetulan komisi I adalah terkait dengan kepemerintahan, maka saya memiliki tanggung jawab moral untuk merespons hal ini. Kendatipun finalisasinya ada pada wali kota yang memiliki hak prerogatif,” sambungnya.
Menurut Taufik, tantangan dalam memastikan proses seleksi yang transparan, akuntabel, dan berbasis meritokrasi masih menjadi isu utama. Pentingnya kebijakan bijak dalam pemilihan sekda dengan menggunakan beberapa pendekatan. Yakni pengambilan keputusan rasional, kepemimpinan transformasional, dan sistem terbuka.
“Wali kota hendaknya perlu mengkaji best practice dari wilayah lain, tantangan, dan dampak dari kebijakan yang diambil. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas proses seleksi. Fokus utama adalah pada bagaimana kebijakan yang diterapkan dapat mendukung stabilitas pemerintahan, meningkatkan kepercayaan masyarakat, dan mendorong pencapaian tujuan pembangunan daerah secara berkelanjutan,” beber politisi dari Partai Nasdem.
Taufik pun membeberkan beberapa tiga pendekatan yang bisa digunakan wali kota untuk mendapatkan kebijakan dalam memilih anak buahnya. Pertama, penerapan pengambilan keputusan rasional.
Dia menjelaskan, penerapan ini menjadi landasan utama untuk menganalisis pentingnya kebijakan dalam pemilihan sekda. Penerapan ini diperlukan pengambil keputusan, dalam hal ini walikota, bertindak secara logis dan sistematis untuk mencapai hasil yang optimal.
“Proses pengambilan keputusan melibatkan identifikasi masalah, penentuan tujuan, pengumpulan informasi, evaluasi alternatif, dan pemilihan solusi terbaik. Dengan pendekatan ini, kebijakan yang dihasilkan diharapkan dapat memberikan dampak positif yang berkelanjutan. Pengambilan keputusan rasional juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahap proses,” jelas Taufik.
Dalam konteks pemilihan sekda, lanjut Taufik, transparansi diperlukan untuk memastikan bahwa setiap kandidat dinilai berdasarkan kompetensi, integritas, dan rekam jejak yang relevan. Akuntabilitas, di sisi lain, memastikan bahwa walikota bertanggung jawab atas keputusan yang diambil, sehingga mengurangi potensi.
“Konflik kepentingan atau penyalahgunaan wewenang. Dengan demikian, penerapan pengambilan keputusan rasional ini memberikan kerangka kerja yang kuat untuk mengevaluasi kebijakan tersebut,” cetusnya.
Pendekatan kedua, penerapan kepemimpinan transformasional. Karena menyoroti peran pemimpin dalam memengaruhi dan menginspirasi bawahannya untuk mencapai tujuan bersama. Dalam hal ini, Wali Kota Sukabumi Ayep Zaki diharapkan mampu memilih sekda yang tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga memiliki visi yang selaras dengan pembangunan daerah. “Teori ini menekankan pentingnya nilai-nilai seperti kepercayaan, motivasi, dan inovasi dalam menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan harmonis,” tuturnya.
Kemudian pendekatan ketiga, dengan penerapan sistem terbuka hal ini memberikan perspektif tambahan dengan melihat pemilihan sekda sebagai bagian dari sistem pemerintahan yang lebih besar. Langkah ini menekankan bahwa setiap keputusan yang diambil tidak hanya memengaruhi elemen internal, tetapi juga memiliki dampak pada masyarakat luas.
“Oleh karena itu, kebijakan yang bijak harus mempertimbangkan dinamika sosial, ekonomi, dan politik yang ada. Dengan menerapkan tiga langkah ini, Wali Kota Sukabumi diharapkan dapat mengidentifikasi apakah keputusan yang diambil berkontribusi pada stabilitas dan kemajuan daerah yang dipimpin atau tidak,” sebutnya.
Taufik pun memeringatkan Ayep Zaki sebagai Wali Kota Sukabumi dalam memilih sekda yang tidak optimal karena dapat berdampak negatif terhadap kinerja pemerintahan dan persepsi masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik. Ketidakjelasan dalam proses seleksi berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat, yang pada akhirnya memengaruhi efektivitas implementasi kebijakan publik.
Diperlukan kebijakan inovatif seperti sistem digital untuk mempublikasikan tahapan seleksi secara real time dan pelatihan khusus bagi panitia seleksi. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan proses pemilihan sekretaris daerah dapat berjalan sesuai prinsip good governance, mendukung pembangunan daerah, dan meningkatkan
kepercayaan publik terhadap pemerintah.
“Jadi begini, masyarakat Kota Sukabumi sepenuhnya percaya sekaligus berharap kebijakan bijak akan dilahirkan oleh Bapak Walikota Sukabumi Ayep Zaki dalam memilih Sekda. Saya pun menyakini keputusan yang diambil nanti adalah keputusan terbaik. Maka Pak Ayep Zaki punya waktu yang cukup untuk membuat sebuah kajian sekaligus evaluasi dari beberapa pejabat, wali kota punya waktu yang cukup untuk membuat sebuah kajian sekaligus evaluasi dari beberapa pejabat di lingkungan Pemda Kota Sukabumi yang menjadi kandidat,” pungkasnya. (izo)
