BELAJAR: Kondisi pelatihan di LPK Politeknik Sukabumi (Dok.Radar Sukabumi)RADARSUKABUMI.COM – Dua hari setelah diresmikan, Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Politeknik Sukabumi mulai mengisi ruang kelasnya dengan para calon pekerja migran Indonesia. Sebanyak 24 peserta menjadi angkatan awal yang dipersiapkan bukan sekadar untuk bisa berbahasa Jepang, tetapi juga memiliki keterampilan kerja dan sertifikasi sebagai bekal menembus pasar kerja Jepang secara legal.
Bagi Pemerintah Kota Sukabumi, langkah ini bukan sekadar membuka program pelatihan baru. Ada persoalan pengangguran yang ingin dijawab dengan menciptakan jalur kerja yang lebih nyata bagi anak muda.
“Alhamdulillah hari ini LPK Politeknik Sukabumi sudah membuka kelas. Program ini fokus untuk menyelesaikan masalah pengangguran di Kota Sukabumi,” kata Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki dalam keterangannya yang diterima Radar Sukabumi, pada Kamis (27/8).
Kelas perdana tersebut ditargetkan menjadi awal dari pembukaan dua kelas setiap bulan dengan kapasitas sekitar 30 peserta per kelas. Dengan pola itu, sekitar 60 orang berpeluang mengikuti pelatihan setiap bulan. Kesempatan tersebut juga tidak hanya diperuntukkan bagi warga Kota Sukabumi, tetapi terbuka bagi masyarakat dari daerah lain seperti Kabupaten Sukabumi, Cianjur, Bogor, Bekasi, Serang hingga Cirebon.
Di balik program itu, persoalan biaya menjadi salah satu hal yang coba dipangkas. Total kebutuhan pelatihan dan persiapan menuju keberangkatan diperkirakan mencapai Rp65 juta. Namun, peserta cukup menyiapkan sekitar Rp5 juta sebagai deposit, sementara pembiayaan lainnya diarahkan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan bunga sekitar 6 persen per tahun.
Skema serupa juga disiapkan bagi peserta yang terkendala catatan SLIK atau BI Checking. LPK menyediakan alternatif pembiayaan melalui koperasi, dengan mekanisme pembayaran yang dapat dilakukan setelah peserta mulai bekerja di Jepang.
“Persoalan biaya kerap menjadi hambatan masyarakat untuk mendapatkan akses kerja ke luar negeri. Kita ingin peluang ini tidak hanya dinikmati mereka yang punya kemampuan ekonomi,” ujar Ayep.
Ia menjelaskan, program tersebut tidak berdiri sendiri. Pemerintah Kota Sukabumi mulai membangun basis calon pekerja migran hingga tingkat kelurahan. Sosialisasi dilakukan melalui berbagai kegiatan, termasuk bimbingan teknis bagi RT dan RW, dengan salah satu sasaran utama anak muda berusia di bawah 35 tahun.
“Sejumlah masyarakat mulai mendaftarkan diri melalui Dinas Tenaga Kerja Kota Sukabumi. Kami melihat kondisi tersebut sebagai sinyal bahwa minat bekerja ke luar negeri cukup besar, tinggal bagaimana peluang tersebut diarahkan melalui jalur yang aman dan resmi,” ungkapnya.
Masih kata Ayep Zaki, negara Jepang menjadi salah satu tujuan utama. Bersama lembaga pelatihan, institusi pendidikan dan perusahaan penempatan pekerja migran, Pemkot Sukabumi berupaya membangun rantai penempatan mulai dari pelatihan, sertifikasi hingga keberangkatan.
“Dengan keterampilan dan sertifikasi yang sesuai, calon pekerja diharapkan memiliki posisi yang lebih kuat serta akses perlindungan ketika menghadapi persoalan selama bekerja,” imbuhnya.
Ayep bahkan memasang target jangka panjang yang cukup besar, yakni 10.000 pekerja migran asal Kota Sukabumi. Target tersebut tidak hanya dihitung dari sisi penyerapan tenaga kerja, tetapi juga dari potensi ekonomi yang dapat mengalir kembali ke keluarga pekerja.
“Kalau 10.000 pekerja migran, dampak ekonominya besar. Uang yang mereka hasilkan akan kembali ke masyarakat, untuk rumah, pendidikan, UMKM dan kebutuhan lainnya,” tutur Ayep. (ris)

7 hours ago
10

















































