2 days ago
7
SUKABUMI – Lebih dari seribu mahasiswa dari berbagai penjuru Nusantara hingga mancanegara berkumpul antusias di Auditorium Kampus Nusa Putra University (NPU), Cisaat – Sukabumi, dalam rangka mengikuti Kuliah Umum Penguatan Hak Asasi Manusia (HAM) bertajuk “Diversity, Equality, and Human Rights: Memperkuat HAM dalam Masyarakat Multikultural”.
Acara kolaboratif antara NPU dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KemenHAM) Republik Indonesia ini menghadirkan sosok penting sebagai pembicara utama yaitu Menteri HAM RI, Natalius Pigai. Tak sekadar menyampaikan materi, dalam kesempatan yang sama, beliau juga meresmikan Pusat Studi Hukum dan HAM di lingkungan kampus NPU.
Peresmian pusat studi ini menandai langkah baru Nusa Putra dalam memperkuat posisi sebagai universitas yang tak hanya unggul dalam bidang teknologi dan inovasi, namun juga menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia dan keberagaman. Pusat studi ini akan menjadi ruang strategis dalam pengembangan penelitian, kajian kebijakan, dan advokasi berbasis riset akademik di bidang hukum dan HAM.
Dalam sambutannya, Menteri HAM RI, Natalius Pigai, mengapresiasi semangat keberagaman yang hidup dan tumbuh di lingkungan kampus Nusa Putra. Menurutnya, NPU adalah potret miniatur Indonesia, bahkan dunia.
“Nusa Putra University adalah Pelangi Bangsa dan Pelangi Dunia karena keberagamannya. Universitas ini bukan hanya rumah bagi mahasiswa dari berbagai suku di Indonesia, dari Papua hingga Aceh, tetapi juga mahasiswa internasional dari lima benua,” ujar Pigai.
Ia menambahkan, model pendidikan inklusif seperti di Nusa Putra harus menjadi teladan bagi perguruan tinggi lain di Indonesia. Komitmen kampus ini dalam menjadikan keberagaman sebagai fondasi akademik adalah praktik nyata dari nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika dan semangat HAM.
“Nusa Putra telah membuktikan bahwa keberagaman bukanlah sekadar slogan, melainkan nilai yang benar-benar diterapkan. Komitmen ini harus didukung semua pihak, termasuk Kementerian HAM,” tambahnya.
Wakil Rektor II Nusa Putra University, Nunik Destri Arianti menyampaikan rasa terima kasih atas kehadiran Menteri HAM RI dan menegaskan bahwa kehadiran Pusat Studi Hukum dan HAM adalah bentuk nyata dari visi kampus dalam mewujudkan hak atas pendidikan yang setara.
“Kami bangga dan terhormat bisa menjadi tuan rumah acara besar ini. Pusat Studi Hukum dan HAM adalah bukti nyata komitmen kami dalam menciptakan lingkungan akademik yang menghargai keberagaman dan menjamin akses pendidikan yang layak untuk semua,” ujar Nunik.
Senada dengan hal tersebut, Wakil Rektor III, Muhamad Muslih, menyebut bahwa Nusa Putra sejak awal berdiri memiliki visi besar sebagai Kampus Diversity.
“Kehadiran Menteri HAM RI menguatkan visi kami sebagai kampus yang menjunjung tinggi kesetaraan dan keberagaman. Nusa Putra bukan hanya mengajarkan teori, tapi juga mempraktikkan nilai-nilai HAM dalam kehidupan kampus sehari-hari,” ujarnya.
Antusiasme luar biasa tampak dari para mahasiswa yang hadir. Salah satunya, Rahma Sintia, mahasiswa Program Studi PGSD, merasa mendapatkan perspektif baru dari kuliah umum ini.
“Saya sangat terinspirasi. Kehadiran Menteri HAM RI membuka wawasan saya tentang pentingnya peran mahasiswa dalam menjaga nilai-nilai keberagaman dan kesetaraan,” katanya.
Sementara itu, Reira Ramadhani, mahasiswa Program Studi Akuntansi, mengaku bangga bisa berpartisipasi dalam momen istimewa ini.
“Kuliah umum ini luar biasa. Bisa mendengarkan langsung dari Menteri HAM RI adalah pengalaman akademik yang sangat berharga. Ini menunjukkan kualitas dan koneksi global Nusa Putra,” ungkapnya.
Dengan kolaborasi antara Kementerian HAM dan Nusa Putra University ini, terbuka peluang lebih luas untuk pengembangan pendidikan berbasis hak asasi manusia yang inklusif dan berdaya saing global. Pusat Studi Hukum dan HAM diharapkan menjadi think tank yang berperan penting dalam merumuskan kebijakan publik, memberikan edukasi kepada masyarakat, dan menjadi wadah bagi mahasiswa untuk belajar secara aktif dalam isu-isu hukum dan kemanusiaan.
Ke depan, NPU berkomitmen untuk terus menggandeng institusi nasional dan internasional, memperluas jejaring akademik dan advokasi HAM demi terciptanya sistem pendidikan yang berpihak pada nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan keberagaman.(wdy)
