13 hours ago
6
SUKABUMI – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih dalam sorotan. Hasil polling TikTok dan Instagram yang digelar Indo Satu Media Grup menunjukkan 57,78 persen responden memilih program MBG dihentikan sementara atau diberlakukan moratorium. Sementara 42,22 persen lainnya masih menginginkan program tersebut dilanjutkan dengan prioritas penerima di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) serta wilayah pelosok.
Polling tersebut digelar melalui jaringan media Indo Satu Media Grup yang melibatkan Metropolitan, Metrobogor, Radar Bandung, Radar Depok, Radar Sukabumi, Radar Cianjur, Radar Bekasi, dan Pojoksatu.id.
Secara keseluruhan, polling memperoleh 16.362 partisipasi vote dengan jangkauan atau penayangan mencapai 100.859. Sembilan pertanyaan yang diajukan kepada audiens mengukur pandangan mengenai anggaran MBG, kinerja Badan Gizi Nasional (BGN), pengawasan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), hingga keberlanjutan program.
Mayoritas Responden Dorong Evaluasi
Keinginan untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan MBG terlihat dalam sejumlah hasil polling. Ketika ditanya mengenai langkah penutupan 883 SPPG atau dapur MBG dan pemberhentian ratusan pegawai, sebanyak 357 responden atau 68,79 persen menilai langkah tersebut tepat. Sementara 162 responden atau 31,21 persen menganggap kebijakan itu terlalu drastis.
Pandangan tersebut semakin kuat ketika responden ditanya apakah penutupan 883 SPPG tepat jika tujuannya untuk melakukan pembenahan program MBG. Sebanyak 388 responden atau 77,29 persen menjawab ya karena diperlukan evaluasi. Sebanyak 114 responden atau 22,71 persen menilai pembenahan sebaiknya dilakukan secara bertahap.
Responden juga lebih banyak memilih evaluasi seluruh dapur SPPG dibandingkan meninjau ulang jumlah penerima MBG. Sebanyak 505 responden atau 68,61 persen memilih evaluasi seluruh dapur SPPG, sedangkan 231 responden atau 31,39 persen memilih peninjauan ulang jumlah penerima. Hasil tersebut menunjukkan adanya kecenderungan kuat di kalangan responden polling untuk mendorong evaluasi dan pembenahan dalam pelaksanaan program MBG.
Anggaran Pendidikan Jadi Sorotan
Isu anggaran juga menjadi salah satu perhatian dalam polling. Pada pertanyaan mengenai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bahwa porsi anggaran pendidikan tidak boleh diambil untuk membiayai MBG, sebanyak 708 responden atau 79,82 persen menyatakan setuju. Sementara 179 responden atau 20,18 persen menyatakan tidak setuju, dengan total 887 vote.
Namun, ketika ditanya mengenai alokasi Rp255,5 triliun untuk program MBG dalam APBN 2026, mayoritas responden justru menilai angka tersebut masih masuk akal. Sebanyak 1.979 responden atau 76,20 persen menilai alokasi tersebut masuk akal karena kebutuhan program yang besar. Sebaliknya, 618 responden atau 23,80 persen menganggap angka tersebut tidak masuk akal.
Dua hasil tersebut memperlihatkan respons yang tidak sepenuhnya seragam. Mayoritas responden setuju anggaran pendidikan tidak digunakan untuk MBG, tetapi pada saat yang sama mayoritas menilai besarnya alokasi anggaran MBG masih dapat diterima jika dikaitkan dengan kebutuhan program.
Polling juga mengukur pandangan responden terhadap Kepala BGN Sudaryono. Saat ditanya mengenai pernyataan Sudaryono yang membantah bahwa program MBG banyak menyedot uang negara, hasilnya nyaris berimbang. Sebanyak 347 responden atau 50,88 persen menyatakan setuju, sementara 335 responden atau 49,12 persen tidak setuju. Total partisipasi pada pertanyaan tersebut mencapai 682 vote.
Namun, tingkat keyakinan terhadap kemampuan Sudaryono membawa BGN dan MBG ke arah yang lebih baik menunjukkan hasil berbeda. Sebanyak 370 responden atau 63,90 persen menyatakan belum yakin, sedangkan 209 responden atau 36,10 persen yakin Sudaryono dapat membawa perubahan meski dilakukan secara bertahap.
Meski demikian, langkah Sudaryono yang kerap melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke dapur MBG mendapat respons lebih positif. Sebanyak 520 responden atau 59,36 persen mendukung sidak tersebut agar setiap dapur mendapatkan pengawasan ketat. Sementara 356 responden atau 40,64 persen menilai sidak hanya merupakan bentuk pencitraan.
Masa Depan MBG Terbelah
Pertanyaan mengenai keberlanjutan MBG menjadi salah satu hasil paling menonjol dalam polling. Dari 803 responden, sebanyak 464 orang atau 57,78 persen memilih agar program MBG dihentikan atau diberlakukan moratorium. Sedangkan 339 orang atau 42,22 persen memilih program tetap dilanjutkan dengan prioritas penerima di daerah 3T dan pelosok.
Hasil tersebut menunjukkan bahwa pilihan responden terhadap masa depan MBG masih terbagi. Namun, pada saat yang sama, hasil sejumlah pertanyaan lain memperlihatkan dorongan yang cukup kuat untuk melakukan evaluasi terhadap dapur SPPG, pengawasan program, serta tata kelola MBG.
Dengan demikian, hasil polling Indo Satu Media Grup tidak hanya merekam pilihan antara melanjutkan atau menghentikan MBG. Responden juga memberikan perhatian terhadap penggunaan anggaran, pengawasan dapur, evaluasi SPPG, dan kinerja pengelola program.
Secara keseluruhan, polling tersebut memperoleh 16.362 partisipasi vote dengan jangkauan atau penayangan mencapai 100.859. Hasil ini merupakan gambaran opini dari pengguna TikTok dan Instagram yang memilih berpartisipasi dalam polling, bukan survei dengan metodologi sampling ilmiah. Karena itu, hasilnya tidak dapat dianggap mewakili seluruh penduduk Indonesia.
Namun, polling tersebut tetap memberikan gambaran mengenai respons audiens jaringan Indo Satu Media Grup terhadap pelaksanaan MBG, terutama mengenai kebutuhan evaluasi dan pembenahan program. (indosatumediagrup)
