LSM BASMI Pertanyakan Peran dan Tanggungjawab Kadisdik Jabar Soal Kisruh PCMB SPMB 2026

BANDUNG – Seperti diketahui Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi, telah mencopot Kepala UPTD Tikomdik (Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan) Dinas Pendidikan (Disdik) Jabar. Alasannya, karena dinilai tidak mampu menangani berbagai persoalan teknis terutama dalam proses Pemetaan Calon Murid Baru (PCMB) di Jabar.

Pasca persoalan itu, muncul pertanyaan dari berbagai pihak, salah satunya dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Barisan Semut Merah Indonesia (BASMI). Hal itu sebagaimana disampaikan Ketua Harian LSM BASMI, E. Yoshevin, kepada RadarSukabumi, di Gedung DPRD Jabar, Kota Bandung, Rabu (17/6/2026).

Pasalnya, kata Eyos (sapaan akrabnya), beberapa waktu lalu timbul gelombang protes dari masyarakat akibat berbagai persoalan dalam pelaksanaan teknis aplikasi PCMB. Bahkan, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi turun langsung ke Kantor Disdik Jabar dan memanggil tim bagian IT hingga berdampak pada pencopotan Kepala UPTD Tikomdik.

Namun demikian, lanjut Eyos, dibalik tindakan tegas KDM itu (sapaan akrab Gubernur Jabar), LSM BASMI dan sejumlah pihak juga mempertanyakan soal peran dan tanggung jawab Kepala Disdik Jabar Purwanto, terhadap Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) terutama soal aplikasi PCMB SMA dan SMK Negeri di seluruh wilayah Jawa Barat.

“Mengingat, Kadisdik Jabar Purwanto, selaku penanggung jawab utama dalam penyelenggaraan SPMB seluruh wilayah Jawa Barat,” terang Eyos.

Karena, berbagai persoalan yang muncul tidak hanya berkaitan dengan aplikasi PCMB, tetapi juga menyangkut soal tata kelola, pengawasan, hingga penanganan pengaduan masyarakat.

“Ya, secara struktural pelaksanaan PCMB dan SPMB tetap saja tanggung jawabnya di tangan Kadisdik Jabar,” ucapnya.

“Kan sebagai pimpinan, beliau itu (Pak Purwanto -red) sekaligus sebagai penanggung jawab utama dalam SPMB termasuk soal pengembangan sistem aplikasi PCMB. Walaupun secara teknis, beliau mendelegasikan pengembangan aplikasi kepada pejabat lain yang tentunya sesuai kewenangannya,” kata Eyos.

Tapi lanjut Eyos, seorang pimpinan tidak cukup hanya menyerahkan urusan teknis kepada bawahannya. Sebab itu, diperlukan pengawasan internal, yang harus dilakukan secara berkala agar dapat terpantau dan jika ada potensi permasalahan dapat segera diselesaikan

“Kepala Dinas tidak boleh pasif, karena selaku pengambil keputusan/ kebijakan, dan memimpin mitigasi yang diperlukan ketika ada gejala permasalahan. Jangan hanya menunggu terjadi permasalahan dan berkembang, apalagi mengundang reaksi (kekisruhan) masyarakat,” tandas Eyos.

Bahkan, saat KDM ke Kantor Disdik Jabar beberapa waktu lalu, Eyos menilai Kadisdik Jabar tidak terlihat secara aktif, seharusnya tampil sebagai penengah atau setidaknya turut memberikan penjelasan dihadapan publik sebagai bentuk tanggung jawab pimpinan.

“Untuk itu, kami (LSM BASMI) berharap bahwa persoal SPMB ini tidak selalu menjadi polemik. Kedepan sistem ini harus dibenahi dan dipersiapkan secara matang. Permasalahan ini tidak hanya selesai dengan pencopotan seseorang atau memarahi dihadapan publik saja,” tuturnya.

“Saat ini masyarakat membutuhkan solusi yang konkret untuk memastikan seluruh calon murid dapat terlayani dengan baik,” ujar Eyos, Ketua Harian LSM BASMI yang juga aktivis reformasi ini. (Ron)