Kendala Transformasi Ekonomi Sumbar

Pernyataan bahwa tidak ada daerah yang mampu melompat tanpa investasi pada dasarnya tepat. Investasi memperbesar kapasitas produksi, memperbaiki konektivitas, memasukkan teknologi, menciptakan pekerjaan, dan meningkatkan produktivitas. Persoalan Sumatera Barat bukan sekadar kekurangan uang masuk. Sumbar menghadapi kekurangan investasi produktif, terhubung, dan mampu mengubah struktur ekonomi.

Pada 2025, ekonomi Sumbar hanya tumbuh 3,37 persen, turun dari 4,37 persen pada 2024. PDRB atas dasar harga berlaku mencapai Rp352,19 triliun. Industri pengolahan memang tumbuh 5,38 persen, tetapi pertumbuhan keseluruhan tetap lemah. Angka ini menguatkan kritik bahwa mesin pertumbuhan daerah belum menghasilkan tenaga yang cukup. Artikel Boby Lukman Suardi (Singgalang, 30 Juli 2026) menempatkan investasi, hilirisasi, dan infrastruktur strategis sebagai kelemahan utama transformasi ekonomi Sumbar.

Investasi Sumbar Sudah Besar, tetapi Belum Cukup Produktif

BPS mencatat pembentukan modal tetap bruto Sumbar pada 2024 sekitar Rp97,83 triliun, atau hampir 29 persen PDRB daerah. Pada dua triwulan pertama 2025, kontribusi investasi tetap terhadap PDRB berada di kisaran 27–28 persen. Jadi, Sumbar sebenarnya tidak berangkat dari investasi nol. Pertanyaan yang lebih relevan ialah: mengapa investasi hampir Rp100 triliun per tahun hanya menghasilkan pertumbuhan 3–4 persen?

Ada tiga kemungkinan. Pertama, investasi banyak masuk ke bangunan dan aset yang tidak segera memperbesar produksi. Kedua, proyek tidak saling terhubung sehingga efek penggandanya kecil. Ketiga, biaya logistik, birokrasi, konflik lahan, bencana, dan ketidakpastian kebijakan menurunkan produktivitas modal. Sumbar tidak hanya membutuhkan tambahan investasi. Sumbar harus memperbaiki kualitas setiap rupiah investasi.

Investasi versi BPS juga berbeda dari realisasi PMA dan PMDN yang dicatat BKPM. Pembentukan modal tetap bruto mencakup investasi pemerintah, rumah tangga, perusahaan, BUMN, BUMD, dan pelaku lain dalam bangunan, mesin, kendaraan, serta aset produktif. Data BKPM hanya mencakup investasi langsung yang dilaporkan perusahaan melalui LKPM dan mengecualikan hulu migas serta jasa keuangan. Karena itu, pemerintah tidak boleh menyamakan target PMA-PMDN dengan seluruh kebutuhan pembentukan modal daerah.

Berapa Investasi yang Dibutuhkan?

Kebutuhan investasi dapat diperkirakan melalui pendekatan Incremental Capital-Output Ratio atau ICOR. ICOR menunjukkan berapa tambahan modal yang dibutuhkan untuk menghasilkan tambahan satu unit output. Semakin tinggi ICOR, semakin tidak efisien investasi tersebut.

Dengan rasio investasi sekitar 27–28 persen terhadap PDRB dan pertumbuhan 3,37 persen, perhitungan kasar menghasilkan ICOR lebih dari 8. Angka ini tidak boleh dibaca sebagai estimasi resmi karena investasi bekerja dengan jeda waktu, sementara pertumbuhan 2025 juga dipengaruhi kondisi khusus. Angka tersebut tetap memberi sinyal bahwa produktivitas modal Sumbar rendah.

Untuk mencapai pertumbuhan 6 persen dengan ICOR yang diperbaiki menjadi 5–6, Sumbar membutuhkan investasi tahunan sekitar 30–36 persen dari PDRB. Berdasarkan PDRB 2025, kebutuhan itu setara kira-kira Rp106–Rp127 triliun per tahun dalam harga 2025.

Untuk mencapai pertumbuhan 7 persen, kebutuhan investasi naik menjadi sekitar 35–42 persen dari PDRB, atau kurang lebih Rp123–Rp148 triliun per tahun. Dibanding posisi investasi sekitar Rp98 triliun, Sumbar memerlukan tambahan sekitar:
• Rp10–Rp30 triliun per tahun untuk mendukung pertumbuhan mendekati 6 persen;
• Rp25–Rp50 triliun per tahun untuk membuka peluang pertumbuhan mendekati 7 persen.
Perhitungan tersebut merupakan skenario analitis, bukan proyeksi pasti. Jika Sumbar gagal memperbaiki efisiensi, kebutuhan modal akan jauh lebih besar dan tidak realistis. Jika Sumbar berhasil menurunkan biaya logistik, mempercepat perizinan, meningkatkan keterampilan tenaga kerja, dan menghubungkan proyek secara tepat, investasi yang sama dapat menghasilkan pertumbuhan lebih tinggi.

Dalam periode lima tahun, Sumbar memerlukan tambahan investasi produktif sekitar Rp125–Rp250 triliun di luar pola investasi normal. Pemerintah daerah tidak mungkin membiayai seluruhnya melalui APBD. Pemerintah harus membentuk portofolio pembiayaan yang melibatkan APBN, BUMN, BUMD, swasta nasional, penanaman modal asing, perbankan, obligasi daerah yang layak, kerja sama pemerintah dengan badan usaha, serta modal perantau.

Investasi Apa yang Paling Dibutuhkan?
Pertama, investasi logistik dan konektivitas. Sumbar membutuhkan penyelesaian koridor jalan strategis, koneksi sentra pertanian ke pasar, peningkatan kapasitas Pelabuhan Teluk Bayur, pusat distribusi, gudang dingin, dan fasilitas pengangkutan komoditas mudah rusak. Investasi indikatif untuk paket konektivitas dan logistik dapat mencapai Rp25–Rp40 triliun dalam lima tahun. Sumbar tidak akan menjadi tujuan industri jika biaya membawa bahan baku dan produk akhir tetap mahal.

Kedua, investasi agroindustri dan hilirisasi. Struktur ekonomi Sumbar masih kuat pada pertanian, tetapi daerah ini terlalu banyak menjual bahan mentah. Pemerintah harus membangun industri pengolahan gambir, kelapa, sawit, kakao, kopi, rempah, hortikultura, susu, daging, dan hasil perikanan. Sumbar memerlukan investasi sekitar Rp20–Rp35 triliun untuk pabrik pengolahan, mesin, laboratorium, penyimpanan, sertifikasi, pengemasan, dan rantai pasok.

Ketiga, investasi energi andal dan bersih. Industri membutuhkan listrik yang stabil, kompetitif, dan dapat diprediksi. Potensi panas bumi, hidro, surya, serta biomassa harus mendukung kawasan produksi dan industri lokal. Paket energi dan jaringan pendukung dapat menyerap Rp10–Rp20 triliun selama lima tahun.

Keempat, investasi pariwisata yang menghasilkan pengeluaran wisatawan. Sumbar tidak cukup membangun objek dan gerbang wisata. Daerah harus memperbaiki akses, kebersihan, sanitasi, pengelolaan sampah, akomodasi, kawasan kuliner, fasilitas pertemuan, keselamatan, serta konektivitas udara. Kebutuhan awal dapat berada pada rentang Rp8–Rp15 triliun dengan dominasi investasi swasta.

Kelima, investasi digital dan sumber daya manusia. Sumbar memiliki modal manusia besar, tetapi daerah belum menghubungkannya dengan kebutuhan industri. Pemerintah perlu memperkuat pendidikan vokasi, inkubator bisnis, pusat data, konektivitas digital nagari, pelatihan teknologi, riset terapan, dan kolaborasi kampus-industri. Kebutuhan indikatif mencapai Rp5–Rp10 triliun.

Keenam, investasi ketahanan bencana dan lingkungan. Infrastruktur Sumbar menghadapi risiko gempa, tsunami, longsor, banjir, erupsi, dan kerusakan jalan akibat cuaca. Investor akan menghitung risiko tersebut dalam keputusan bisnis. Pemerintah perlu menginvestasikan sekitar Rp10–Rp20 triliun untuk mitigasi, drainase, penguatan lereng, perlindungan pesisir, sistem peringatan dini, dan rekonstruksi tahan bencana.

Investasi Harus Menciptakan Transformasi
Sumbar tidak boleh mengejar investasi hanya berdasarkan angka proyek. Investasi pertambangan yang lemah kaitannya dengan ekonomi lokal dapat menaikkan nilai realisasi tanpa menciptakan pekerjaan berkualitas. Proyek properti spekulatif juga dapat memperbesar PMTB tanpa memperkuat ekspor atau produktivitas.

Setiap proyek strategis harus memenuhi sedikitnya lima kriteria: menciptakan lapangan kerja lokal, meningkatkan nilai tambah, memperkuat keterkaitan dengan UMKM, memperluas basis ekspor, dan menjaga lingkungan. Pemerintah juga perlu mengukur biaya fiskal dari setiap insentif. Daerah tidak boleh memberikan kemudahan besar kepada investor yang hanya mengambil sumber daya tanpa membangun rantai nilai lokal.

Pemerintah Harus Menjual Proyek, Bukan Sekadar Potensi

Selama ini daerah sering mempromosikan potensi wisata, tanah subur, budaya, tenaga kerja, dan lokasi geografis. Investor tidak membeli potensi abstrak. Investor membutuhkan proyek siap investasi yang memuat lokasi, status lahan, akses jalan, energi, air, izin, proyeksi permintaan, tingkat pengembalian, risiko, dan skema pembiayaan.

Pemerintah Sumbar perlu menyiapkan sedikitnya 20–30 proyek prioritas yang benar-benar siap ditawarkan. Setiap proyek harus memiliki penanggung jawab tunggal dan jadwal penyelesaian hambatan. Pemerintah juga harus menyatukan promosi investasi provinsi dengan kabupaten dan kota agar calon investor tidak menghadapi informasi yang saling bertentangan.

Persoalan Sumbar memang merupakan persoalan investasi, tetapi diagnosisnya harus dilengkapi. Sumbar membutuhkan tambahan investasi produktif sekitar Rp25–Rp50 triliun per tahun jika ingin mendekati pertumbuhan 7 persen dengan efisiensi modal yang lebih baik. Daerah ini juga harus mengarahkan investasi ke logistik, hilirisasi pertanian, energi, pariwisata berkualitas, teknologi, sumber daya manusia, dan ketahanan bencana. Tanpa reformasi kelembagaan dan perbaikan efisiensi, tambahan modal hanya memperbesar nilai proyek. Dengan strategi yang tepat, investasi dapat mengubah struktur ekonomi dan membuka jalan bagi Sumbar untuk tumbuh lebih cepat.

*Penulis: Syafruddin Karimi (Guru Besar Departemen Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andalas)