10 hours ago
12
Langgam.id – Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, mengumpulkan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP), serta aparat penegak hukum dalam Focus Group Discussion (FGD) di Istana Gubernur, Selasa (4/8/2026).
FGD tersebut membahas langkah terpadu menghadapi berbagai persoalan sosial di Sumbar, mulai dari penyalahgunaan narkotika, judi daring, hingga isu LGBT. Dalam forum itu, Mahyeldi menekankan pentingnya memperkuat peran nagari sebagai garda terdepan dalam upaya pencegahan.
Menurut Mahyeldi, penanganan persoalan narkoba tidak cukup hanya mengandalkan penegakan hukum. Upaya pencegahan harus dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan keluarga, sekolah, pemerintahan nagari, serta seluruh elemen masyarakat.
“Nagari harus menjadi benteng pertama. Dengan deteksi sejak dini, berbagai persoalan dapat segera ditangani secara cepat, tepat, dan melibatkan seluruh unsur yang berwenang,” kata Mahyeldi.
Ia mengungkapkan, berdasarkan informasi yang diterima dari BNNP, Sumbar tidak lagi hanya menjadi jalur peredaran narkotika, tetapi mulai menunjukkan indikasi sebagai lokasi produksi.
“Selama ini kita mengira Sumatera Barat hanya menjadi daerah perlintasan. Namun, dari informasi yang kami terima dari BNNP, ada indikasi narkoba juga diproduksi di daerah ini. Artinya persoalannya jauh lebih serius dan harus menjadi perhatian kita bersama,” ujarnya.
Sebagai langkah pencegahan, Pemprov Sumbar telah menginstruksikan Dinas Pendidikan memperketat pengawasan terhadap aktivitas pihak luar yang masuk ke lingkungan sekolah.
“Kita ingin semua sekolah benar-benar terlindungi. Siapa yang masuk ke sekolah harus diketahui dengan jelas. Pencegahan harus dilakukan sedini mungkin agar generasi muda kita tidak menjadi sasaran berbagai pengaruh negatif,” katanya.
Mahyeldi juga mengungkapkan hasil skrining terhadap sekitar 12 ribu peserta didik baru tingkat SMA menunjukkan sekitar 21 persen di antaranya pernah mengalami kekerasan. Data tersebut akan menjadi dasar penyusunan program pendampingan yang melibatkan guru bimbingan dan konseling, tenaga kesehatan, serta Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
Terkait isu LGBT, Mahyeldi menegaskan pemerintah mengedepankan pendekatan pendampingan sesuai kewenangan melalui layanan psikologis, kesehatan, serta kolaborasi dengan lembaga sosial dan instansi terkait.
Sementara itu, Kepala BNNP Sumbar Toton Rasyid mengatakan prevalensi penyalahgunaan narkoba secara nasional meningkat dari 1,73 persen menjadi 2,11 persen atau sekitar 4,15 juta jiwa. Berdasarkan survei terakhir, di Sumbar diperkirakan terdapat sekitar 63 ribu penyalahguna narkoba. Mayoritas pertama kali mengenal narkoba melalui lingkungan pergaulan pada usia 15 hingga 24 tahun.
Menurut Toton, kondisi tersebut menunjukkan pentingnya memperkuat pencegahan berbasis keluarga dan sekolah, mengingat kapasitas layanan rehabilitasi yang tersedia saat ini masih jauh di bawah jumlah penyalahguna.
Direktur Reserse Narkoba Polda Sumbar, Kombes Pol Wedy Mahadi, menambahkan bahwa sepanjang Januari hingga Juli 2026 pihaknya berhasil mengungkap berbagai kasus narkotika dengan barang bukti hampir satu ton ganja, lebih dari 42 kilogram sabu, serta ratusan butir ekstasi. Keberhasilan tersebut, katanya, merupakan hasil sinergi antara kepolisian, BNNP, TNI, intelijen, dan seluruh pemangku kepentingan.
FGD tersebut menghasilkan komitmen bersama seluruh unsur Forkopimda untuk memperkuat deteksi dini di tingkat nagari, meningkatkan edukasi di lingkungan pendidikan, mengoptimalkan layanan rehabilitasi, memperkuat penegakan hukum terhadap jaringan narkotika, serta menyusun langkah terpadu menghadapi berbagai ancaman sosial dan keamanan di Sumatera Barat. (HER)
