15 hours ago
13
SUKABUMI – Persoalan sampah di kawasan ibu kota Kabupaten Sukabumi kembali menuai sorotan, tumpukan sampah di sejumlah titik strategis menjadi pemandangan yang memilukan.
Mulai dari Jalan Cipatuguran hingga kawasan Alun-alun yang menjadi etalase wajah kota wisata pun tak luput dari tumpukan sampah.
Bahkan, sampah tersebut sempat berada di antara tulisan “Mubarakah”. Hal itu seolah menjadi simbol kontras antara harapan dan kenyataan di lapangan.
Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukabumi, Nuryamin tidak menampik kondisi tersebut.
Ia mengaku persoalan sampah di wilayah Palabuhanratu merupakan persoalan klasik yang hingga kini belum tertangani secara optimal, terutama akibat keterbatasan sarana dan prasarana pengangkutan.
“Di tengah keterbatasan armada, kami tetap berupaya mengoptimalkan layanan. Beberapa waktu lalu, kami sempat menangani pembuangan sampah ilegal di SPPG Benda dan mengangkut 16 truk sampah dalam satu hari. Itu sempat viral di media sosial dan menjadi perhatian banyak pihak,” ujar Nuryamin.
Menurutnya, persoalan serupa juga terjadi di jalur tahu Sumedang Cisaat Sukabumi. DLH bahkan sudah dua kali melakukan penanganan di lokasi tersebut dan kini berkolaborasi dengan pemerintah kecamatan serta desa untuk melakukan pemagaran sebagai langkah pencegahan.
Nuryamin menegaskan, akar persoalan bukan semata pada perilaku masyarakat, melainkan juga keterbatasan pemerintah daerah dalam menyediakan layanan persampahan yang memadai.
“Kami sadar, belum optimal dalam pengangkutan sampah karena armada yang sangat terbatas. Maka dari itu, ke depan kami ingin fokus menyelesaikan persoalan sampah dari sumbernya, yakni rumah tangga, dengan kolaborasi minimal bersama pemerintah desa,” jelasnya.
Ia mengungkapkan, hingga saat ini Kabupaten Sukabumi hanya memiliki 54 unit kendaraan pengangkut sampah. Dari jumlah tersebut, tujuh unit dalam kondisi rusak berat dan tidak bisa dioperasikan.
Padahal, berdasarkan analisa kebutuhan DLH, idealnya Kabupaten Sukabumi memerlukan sekitar 250 armada untuk melayani seluruh wilayah.
“Dengan kondisi sekarang, dari 386 desa dan kelurahan, baru 154 yang masuk dalam jalur pelayanan persampahan. Dari 47 kecamatan, baru 36 yang bisa kami layani secara rutin,” ungkapnya.
Tidak hanya armada, ketersediaan Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPSS) dan TPS 3R juga masih jauh dari kata cukup.
Nuryamin mengaku, keterbatasan anggaran menjadi kendala utama pembangunan fasilitas tersebut. Akibatnya, masyarakat kerap kebingungan membuang sampah ke mana, karena sungai dan laut dilarang, sementara fasilitas resmi belum tersedia secara merata.
“Ini memang menjadi anomali. Di satu sisi budaya masyarakat belum tertib sampah, di sisi lain pemerintah belum optimal menghadirkan sarana prasarana. Tapi ini harus mulai dibenahi sekarang. Kalau tidak dimulai, kapan lagi?” tegasnya.
Terkait anggapan bahwa penanganan sampah baru bergerak setelah viral di media sosial, Nuryamin menampiknya.
Ia menegaskan pelayanan tetap berjalan meski tidak viral. Namun, ia juga mengakui jadwal pengangkutan yang ketat dan jalur armada yang sudah tetap membuat DLH tidak selalu bisa bertindak spontan, terutama pada akhir pekan.
“Kami tidak menyerah. Di tengah segala keterbatasan ini, kami tetap berupaya memberikan pelayanan semaksimal mungkin. Harapannya, penanganan sampah ke depan bisa lebih kolaboratif dan partisipatif, sesuai arahan pemerintah pusat untuk mewujudkan Indonesia yang asri,” pungkasnya. (Ndi)
