2 hours ago
2
Kenaikan BI Rate sering dipahami sebagai langkah cepat untuk menahan pelemahan Rupiah. Pemahaman itu benar, tetapi belum lengkap. Dalam situasi pasar yang sedang kehilangan kepercayaan, pertanyaan paling penting bukan hanya apakah BI Rate mampu memperkuat Rupiah hari ini. Pertanyaan yang lebih mendasar ialah apakah kenaikan BI Rate mampu menurunkan risk premium Indonesia.
Jawabannya tidak sederhana. BI Rate dapat menurunkan risk premium jika pasar membaca kenaikan suku bunga sebagai bagian dari perubahan kebijakan yang kredibel, konsisten, dan terkoordinasi. BI Rate tidak akan cukup jika pasar melihat kenaikan itu hanya sebagai respons darurat terhadap pelemahan Rupiah, sementara masalah fiskal, subsidi, belanja populis, dan kredibilitas kebijakan tetap belum selesai.
Peristiwa Mei–Juni 2026 memberi pelajaran penting. Bank Indonesia menaikkan BI Rate dari 4,75 persen menjadi 5,25 persen pada 20 Mei 2026. Rupiah sempat menguat secara harian dari sekitar Rp17.695 menjadi Rp17.600 per dolar AS. Akan tetapi, sampai 9 Juni 2026, Rupiah melemah lagi ke sekitar Rp18.050 per dolar AS. BI kemudian menaikkan suku bunga kembali menjadi 5,50 persen. Pada hari itu Rupiah kembali menguat secara harian dari Rp18.170 menjadi Rp18.050. Pola ini menunjukkan bahwa kenaikan BI Rate bekerja sebagai rem jangka pendek, bukan jaminan penurunan risk premium.
Risk premium bergerak mengikuti persepsi risiko, bukan hanya level suku bunga. Investor menilai apakah Indonesia mampu menjaga stabilitas Rupiah, disiplin fiskal, independensi moneter, kualitas belanja, cadangan devisa, dan konsistensi kebijakan. Jika BI menaikkan suku bunga, tetapi CDS tetap naik, maka pasar sedang menyampaikan pesan keras: tambahan imbal hasil belum cukup mengompensasi kenaikan risiko.
Data yang telah dibahas memperlihatkan gejala itu. CDS Indonesia 10 tahun naik dari sekitar 147,276 basis poin pada 20 Mei menjadi 154,810 basis poin pada 9 Juni. Artinya, saat BI Rate naik, sovereign risk premium belum langsung turun. Bahkan, pasar masih meminta premi risiko lebih tinggi untuk memegang eksposur Indonesia. Ini menunjukkan bahwa BI Rate memang penting, tetapi ia tidak berdiri sendiri dalam membentuk kepercayaan investor.
Rupiah juga memperlihatkan cerita serupa. Pada hari keputusan BI, Rupiah dapat menguat karena pasar melihat respons moneter yang tegas. Dalam rentang lebih panjang, Rupiah tetap ditentukan oleh DXY, CDS, arus modal, cadangan devisa, dan kepercayaan terhadap APBN. Jika investor mengkhawatirkan belanja pemerintah, subsidi energi, atau tekanan terhadap bank sentral, kenaikan BI Rate hanya memberi kelegaan sementara.
Di sinilah relevansi istilah “obat pahit” muncul. Kenaikan BI Rate menjadi obat pahit karena ia menukar sebagian momentum pertumbuhan dengan stabilitas. Suku bunga yang lebih tinggi dapat menahan capital outflow dan memperkuat aset Rupiah. Di sisi lain, suku bunga yang lebih tinggi menaikkan biaya kredit, menekan ekspansi usaha, mengurangi konsumsi, dan memperberat beban UMKM. Karena itu, kebijakan ini perlu mendapat dukungan kebijakan lain agar tidak berubah menjadi pengetatan yang mahal bagi ekonomi riil.
Bank Indonesia memahami risiko tersebut. BI menyatakan bahwa likuiditas perbankan dan insentif makroprudensial harus menjaga agar biaya pinjaman tidak terlalu memberatkan UMKM. Insentif likuiditas makroprudensial mencapai sekitar Rp424,7 triliun sampai awal Mei 2026. Kebijakan ini penting karena stabilisasi Rupiah tidak boleh mematikan mesin penciptaan kerja. Jika kredit UMKM tersumbat, kenaikan BI Rate dapat menurunkan tekanan kurs, tetapi melemahkan ekonomi rakyat.
Pertanyaan utama tetap kembali pada risk premium. Untuk menurunkan risk premium, Indonesia perlu meyakinkan pasar bahwa kenaikan BI Rate bukan gerakan panik. Pasar perlu melihat perubahan arah kebijakan yang lebih luas. Pemerintah sudah menaikkan harga BBM nonsubsidi sebesar 32,1 persen, menahan ekspansi belanja tertentu, dan memberi sinyal disiplin fiskal. Langkah ini dapat membantu karena investor membaca penyesuaian harga energi sebagai tanda bahwa pemerintah mulai mengurangi beban fiskal tersembunyi.
Akan tetapi, langkah awal belum cukup. Subsidi BBM, listrik, dan pupuk dilaporkan melonjak 208 persen secara tahunan menjadi sekitar Rp203 triliun per 31 Mei 2026. Angka ini memberi tekanan pada kredibilitas fiskal. Jika subsidi terus membengkak, APBN akan terlihat rapuh, dan CDS sulit turun. Jika pemerintah mengendalikan subsidi secara tepat sasaran, pasar akan melihat ruang fiskal lebih sehat. Risk premium baru dapat turun jika kebijakan fiskal dan moneter bergerak dalam satu arah stabilitas.
Kredibilitas menjadi kata kunci. Investor tidak hanya menghitung BI Rate. Investor menilai apakah pemerintah konsisten menjaga batas defisit, mengelola utang, mengendalikan subsidi, dan menata program belanja besar. Investor juga menilai apakah BI tetap bebas mengambil keputusan berdasarkan stabilitas Rupiah dan inflasi. Jika pasar melihat bank sentral tunduk pada agenda pertumbuhan jangka pendek, risk premium akan naik. Jika pasar melihat BI tegas dan pemerintah mendukung disiplin fiskal, risk premium dapat turun.
Kenaikan BI Rate juga harus berhadapan dengan fakta bahwa cadangan devisa Indonesia tidak sebesar beberapa peer regional. Cadangan devisa Indonesia pada 2026 tercatat sekitar US$144,90 miliar, turun dari 2025. Dalam perbandingan regional, Indonesia berada di bawah Singapura dan Thailand. Bantalan devisa yang lebih terbatas membuat pasar lebih sensitif terhadap pelemahan Rupiah. Karena itu, BI Rate perlu bekerja bersama penguatan cadangan devisa, stabilisasi ekspor, pengelolaan impor, dan arus modal yang lebih sehat.
Apakah BI Rate akan menurunkan risk premium? Bisa, tetapi hanya dengan syarat. Pertama, BI harus menunjukkan konsistensi dalam menjaga Rupiah dan ekspektasi inflasi. Kedua, pemerintah harus memperkuat disiplin fiskal dan menata subsidi agar tepat sasaran. Ketiga, otoritas harus menjaga komunikasi kebijakan yang jernih, tidak kontradiktif, dan berbasis data. Keempat, kebijakan stabilisasi harus tetap melindungi UMKM dan lapangan kerja agar ekonomi riil tidak kehilangan daya tahan.
Kenaikan BI Rate dapat menjadi titik balik jika pasar membaca kebijakan ini sebagai awal pemulihan kredibilitas. Kenaikan BI Rate dapat gagal menurunkan risk premium jika hanya menjadi respons singkat terhadap tekanan pasar. Indonesia tidak membutuhkan suku bunga tinggi semata. Indonesia membutuhkan policy mix yang dipercaya.
Risk premium tidak turun karena BI Rate bergerak naik. Ia turun ketika pasar melihat negara memiliki jangkar kebijakan yang dapat dipercaya: fiskal terkendali, pesan otoritas tidak berubah-ubah, subsidi tidak bocor, cadangan devisa cukup kuat, dan sektor produktif tetap bernapas. BI Rate hanya memberi sinyal pengereman. Yang menentukan arah Rupiah dan pasar ialah apakah pemerintah dan bank sentral mampu mengubah sinyal itu menjadi keyakinan bahwa Indonesia tidak sedang kehilangan kendali.
Penulis: Syafruddin Karimi (Guru Besar Departemen Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Andalas)
