Ancaman Penyakit Hewan Lintas Batas, Sistem Karantina Indonesia Diuji

JAKARTA – Ancaman penyakit hewan lintas batas kini menjadi tantangan nyata bagi ketahanan pangan, kesehatan masyarakat, dan perdagangan internasional. Mobilitas manusia, hewan, serta komoditas antarnegara yang semakin tinggi, ditambah dampak perubahan iklim, membuat risiko masuknya penyakit ke Indonesia semakin besar.

Menjawab tantangan itu, Badan Karantina Indonesia (Barantin) bersama Food and Agriculture Organization (FAO) meluncurkan program Strengthening Animal Quarantine Risk Management through Integrated Assessment and Response Toward Agri-Threats dengan pendanaan USD 200.000. Program ini diklaim sebagai langkah strategis membangun sistem biosekuriti nasional yang lebih tangguh.

Kepala Barantin Abdul Kadir Karding menegaskan, sistem karantina harus bertransformasi mengikuti dinamika perdagangan global. “Percepatan arus barang tidak boleh mengorbankan keamanan hayati Indonesia. Karena itu, kami membangun sistem karantina modern, berbasis risiko, berbasis data, dan selaras dengan standar internasional,” ujarnya.

Namun, pertanyaan kritis muncul: apakah pendanaan terbatas dan program teknis ini cukup menjawab kompleksitas ancaman? Data BPS 2023 mencatat 13 juta rumah tangga menggantungkan hidup pada sektor peternakan. Artinya, kegagalan sistem biosekuriti bukan hanya soal teknis, tetapi menyangkut kesejahteraan jutaan rakyat.

FAO menekankan pendekatan One Health sebagai kunci menjaga kesehatan hewan, manusia, tumbuhan, dan lingkungan secara terpadu. Rajendra Aryal, Kepala Perwakilan FAO Indonesia–Timor Leste, menyebut sistem karantina hewan sebagai garda terdepan melindungi negara dari ancaman penyakit lintas batas.

Program ini mencakup tiga langkah utama:

1. Meningkatkan kompetensi petugas karantina sesuai standar internasional.
2. Mengembangkan sistem digital terintegrasi untuk surveilans, analisis risiko, dan Early Warning System.
3. Meningkatkan kesadaran publik melalui komunikasi risiko dan kampanye pencegahan.

Meski demikian, tantangan terbesar tetap pada konsistensi implementasi. Tanpa transparansi, pengawasan ketat, dan komitmen lintas sektor, program ini berisiko menjadi sekadar jargon internasional. Biosekuriti bukan hanya investasi jangka panjang, tetapi juga ujian nyata bagi pemerintah: apakah Indonesia siap menghadapi ancaman global, atau justru kembali lengah menghadapi krisis kesehatan hewan yang bisa berimbas pada pangan dan ekonomi nasional.(*)