Ekonom Aneh

Ekonom sejati membantu publik membaca kenyataan dengan jernih. Mereka mempelajari data, menafsirkan gejala, lalu menawarkan jalan keluar masuk akal. Publik memberi tempat terhormat kepada ekonom yang menjaga nalar di tengah kebisingan politik dan kepentingan jangka pendek. Saat seorang ekonom berbicara, orang berharap ada kejujuran intelektual, kedalaman analisis, dan keberpihakan pada kepentingan publik.

Harapan publik tidak selalu terpenuhi. Tidak jarang ekonom fasih bicara angka, tetapi gagal membaca kenyataan sosial. Mereka lancar menjelaskan pertumbuhan, inflasi, investasi, dan efisiensi, tetapi tidak cukup peka terhadap hidup rakyat yang tertekan oleh harga kebutuhan pokok, lapangan kerja yang rapuh, dan daya beli yang melemah. Sosok seperti ini layak disebut ekonom aneh.

Ia aneh bukan karena berbeda pendapat. Perbedaan pandangan justru menyehatkan ilmu ekonomi. Ia aneh karena memutus hubungan antara angka dan manusia. Baginya, ekonomi seolah hanya urusan tabel, model, dan proyeksi. Padahal setiap kebijakan ekonomi selalu menyentuh hidup orang banyak. Kenaikan harga pangan bukan sekadar inflasi. Itu soal dapur keluarga. Suku bunga tinggi bukan sekadar instrumen moneter. Itu soal pelaku usaha kecil yang menunda ekspansi. Pemotongan belanja publik bukan sekadar disiplin fiskal. Itu bisa berarti pelayanan kesehatan dan pendidikan yang makin jauh dari rakyat.

Ekonom aneh juga gemar bersembunyi di balik bahasa teknokratis. Ia menyebut kebijakan tertentu rasional, modern, dan perlu, seolah tak ada pilihan lain. Padahal setiap kebijakan selalu membawa beban dan manfaat yang tidak terbagi merata. Ada pihak yang diuntungkan, ada pihak yang dikorbankan. Ada kelompok yang mendapat insentif, ada kelompok yang diminta bersabar. Ketika seorang ekonom menutup pertanyaan itu dengan jargon objektivitas, ia tidak sedang netral. Ia sedang menyamarkan keberpihakan.

Di titik itu, ekonom aneh berubah menjadi perapi ketidakadilan. Ia bisa mengubah pengurangan perlindungan sosial menjadi reformasi. Ia bisa mengubah tekanan hidup kelas menengah menjadi penyesuaian sementara. Ia bisa mengubah fasilitas bagi kelompok besar menjadi strategi investasi. Semua terdengar rapi, ilmiah, dan meyakinkan. Padahal sering kali yang terjadi hanya pembenaran atas kebijakan yang berat sebelah.

Masalah ini makin serius karena ruang publik sering memberi panggung lebih besar kepada ekonom yang aman bagi kekuasaan. Kritik yang tajam dianggap mengganggu stabilitas. Pertanyaan yang jujur dinilai tidak konstruktif. Media pun kerap memilih ekonom yang piawai mengubah persoalan rumit menjadi kutipan singkat. Akibatnya, publik dibanjiri analisis yang terdengar canggih, tetapi miskin empati dan dangkal secara moral.

Indonesia tidak membutuhkan ekonom yang hanya pandai terdengar pintar. Indonesia membutuhkan ekonom yang mampu menghubungkan efisiensi dengan keadilan, stabilitas dengan martabat, pertumbuhan dengan pemerataan, dan investasi dengan penguatan kapasitas nasional. Negeri ini menghadapi pengangguran terdidik, produktivitas yang timpang, kerentanan pangan, ketergantungan impor, dan tekanan global yang terus berubah. Semua itu tidak cukup dibaca dengan indikator agregat. Semua itu menuntut kejujuran untuk melihat manusia di balik statistik.

Karena itu, publik perlu lebih kritis. Jangan mudah tunduk pada gelar, jargon, dan tabel presentasi. Ajukan pertanyaan sederhana. Siapa yang untung dari kebijakan ini. Siapa yang menanggung biayanya. Apakah penjelasan sang ekonom membuat masalah lebih terang atau justru lebih kabur. Apakah ia berbicara untuk kepentingan publik atau sekadar merapikan bahasa kekuasaan.

Ekonomi bukan sekadar soal angka naik dan turun. Ekonomi adalah soal hidup orang banyak. Ketika seorang ekonom tak lagi sanggup menghubungkan kebijakan dengan nasib manusia, ia bukan sekadar keliru membaca data. Ia sedang kehilangan inti dari ilmunya. Saat itulah ekonom aneh menjadi berbahaya, karena ia membuat kebijakan yang melukai rakyat terdengar masuk akal. Ketika itu dibiarkan, bukan hanya debat ekonomi yang rusak, tetapi juga akal sehat publik.

*Penulis: Syafruddin Karimi (Guru Besar Departemen Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Andalas)