13 hours ago
11
Langgam.id – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengusulkan empat program prioritas sektor kelautan dan perikanan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sebagai langkah memperkuat pembangunan ekonomi biru yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.
Usulan tersebut disampaikan Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah saat bertemu Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono di Jakarta, Senin (18/5/2026).
Mahyeldi mengatakan, Sumbar memiliki potensi besar di sektor kelautan dan perikanan yang perlu dikelola secara optimal tanpa mengabaikan kelestarian lingkungan. Karena itu, pengembangan ekonomi biru dinilai menjadi pendekatan yang tepat untuk memperkuat sektor tersebut.
“Kita ingin potensi kelautan dan perikanan di Sumatera Barat ini dikelola secara berkelanjutan, sehingga memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat, khususnya nelayan dan pembudidaya, namun tetap menjaga kelestarian lingkungan,” ujar Mahyeldi.
Dalam pertemuan tersebut, Mahyeldi memaparkan empat program prioritas yang diusulkan Pemprov Sumbar kepada KKP. Program pertama ialah pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih sebagai upaya memperkuat ekosistem ekonomi masyarakat pesisir dari hulu hingga hilir.
Program kedua berupa pengembangan budidaya perikanan air tawar berbasis sistem bioflok yang diintegrasikan dengan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Menurut Mahyeldi, integrasi program itu penting untuk menjaga ketersediaan pasokan ikan sekaligus membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat.
“Kita ingin program ini tidak hanya meningkatkan produksi perikanan, tetapi juga mendukung ketahanan pangan dan pemenuhan gizi masyarakat,” katanya.
Selain itu, Pemprov Sumbar juga mengusulkan pengembangan UPTD BPBALP Sungai Nipah dan Taluak Buo sebagai sentra produksi hatchery udang vaname untuk wilayah barat Sumatera. Rencana tersebut, kata Mahyeldi, telah mendapat dukungan dari KKP melalui kerja sama dengan UPTD BPIU2K Karangasem.
Program keempat yang diusulkan ialah optimalisasi pemanfaatan tujuh kawasan konservasi perairan di Sumbar sebagai kawasan wisata bahari berbasis konservasi.
“Seluruh inisiatif ini kita integrasikan dengan pengelolaan kawasan konservasi agar keseimbangan ekologis tetap terjaga, sehingga kesejahteraan masyarakat meningkat dan kekayaan hayati laut tetap terlindungi untuk generasi mendatang,” tutur Mahyeldi.
Sementara itu, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sumbar Syefdinon mengatakan Menteri KKP memberikan dukungan terhadap berbagai program yang diusulkan Pemprov Sumbar, terutama yang berkaitan dengan penguatan ekonomi biru dan peningkatan produktivitas sektor perikanan.
Menurut dia, Menteri KKP menilai program Kampung Nelayan Merah Putih menjadi salah satu program strategis nasional dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan melalui penguatan ekosistem ekonomi kelautan dan perikanan secara terintegrasi.
“Pak Menteri menyampaikan program ini akan memperkuat produksi perikanan tangkap yang ke depan tidak hanya memenuhi kebutuhan daerah, tetapi juga diarahkan untuk ekspor melalui pemanfaatan Pelabuhan Samudra Bungus,” kata Syefdinon.
Ia menambahkan, Menteri KKP juga meminta agar program budidaya bioflok segera direalisasikan, terutama bagi usulan yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis.
Selain itu, KKP juga mendorong penguatan sektor hulu melalui penyediaan induk ikan unggul, pembangunan pabrik pakan, serta pengembangan kerja sama dengan pihak ketiga agar biaya produksi lebih efisien dan keuntungan pembudidaya meningkat.
“Beliau juga meminta agar program ini menjadi program strategis bersama antara provinsi dan kabupaten/kota, dengan melibatkan lintas OPD, perguruan tinggi, dan seluruh stakeholder terkait agar arah pembangunan sektor kelautan dan perikanan di Sumbar semakin terintegrasi,” ujar Syefdinon.
Dalam pertemuan tersebut, Mahyeldi didampingi Kepala Bappeda Sumbar Zefnihan dan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sumbar Syefdinon. (HER).
