15 hours ago
14
Langgam.id – Pemerintah Kota (Pemko) Padang menyatakan komitmennya untuk memperkuat pengawasan distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi agar penyalurannya tepat sasaran dan tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak berhak.
Komitmen tersebut disampaikan Wali Kota Padang Fadly Amran saat menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pengawasan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (JBT) dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan (JBKP) yang dipimpin Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi di Auditorium Gubernur Sumbar, Kamis (4/6/2026).
Menurut Fadly, pengawasan distribusi BBM subsidi perlu terus diperkuat mengingat dalam beberapa pekan terakhir antrean kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), termasuk di Kota Padang, sempat mengganggu aktivitas masyarakat dan perekonomian daerah.
“Kota Padang mendukung penuh upaya pengawasan distribusi JBT dan JBKP agar penyalurannya berjalan tertib, transparan, dan tepat sasaran. Sinergi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan seluruh pemangku kepentingan sangat diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan BBM bersubsidi,” kata Fadly.
Ia menilai berbagai celah penyalahgunaan distribusi BBM subsidi harus segera ditutup melalui penyempurnaan regulasi dan penguatan sistem pengawasan. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan subsidi energi benar-benar dinikmati masyarakat yang berhak.
Dalam rapat tersebut terungkap sejumlah modus penyalahgunaan BBM subsidi yang ditemukan Satgas Pengendalian dan Pengawasan BBM Subsidi Sumbar. Modus tersebut antara lain penggunaan kendaraan dengan nomor polisi ganda, tangki kendaraan yang dimodifikasi untuk menampung BBM lebih banyak, pengisian berulang menggunakan beberapa QR Code, hingga dugaan penyaluran BBM untuk aktivitas pertambangan ilegal.
Gubernur Sumbar Mahyeldi menegaskan bahwa pengawasan distribusi BBM subsidi menjadi tanggung jawab bersama seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, aparat penegak hukum, hingga instansi terkait lainnya.
“Subsidi energi yang diberikan pemerintah harus benar-benar dinikmati oleh masyarakat yang berhak. Karena itu, pengawasan perlu terus diperkuat melalui koordinasi dan sinergi seluruh pihak terkait,” ujar Mahyeldi.
Sementara itu, Direktur BBM Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), Chrisnawan Anditya, mengapresiasi langkah pengawasan yang dilakukan Satgas Pengendalian dan Pengawasan BBM Subsidi Sumbar. Menurut dia, upaya tersebut telah menunjukkan hasil positif dengan menurunnya konsumsi solar subsidi secara signifikan.
Chrisnawan mengungkapkan, BPH Migas saat ini juga tengah mengkaji penguatan sistem digital untuk mempersempit ruang penyalahgunaan distribusi BBM subsidi.
“BPH Migas tengah mengkaji penerapan PIN atau OTP pada QR Code sebagai bagian dari penguatan sistem pengawasan digital,” katanya.
Hal senada disampaikan Sales Area Manager PT Pertamina Patra Niaga Sumbar, Fakhri Rizal Hasibuan. Ia memastikan stok BBM di Sumbar dalam kondisi aman dan terkendali.
Menurut Fakhri, pengawasan yang diperketat serta operasi lapangan yang dilakukan bersama berbagai pihak mulai menunjukkan dampak positif. Konsumsi solar subsidi tercatat menurun dan antrean kendaraan di sebagian besar SPBU mulai berkurang.
“Kita bersyukur, setelah pengawasan diperketat dan operasi lapangan digencarkan, konsumsi solar subsidi tercatat menurun signifikan dan antrean di sebagian besar SPBU mulai berkurang,” ujarnya.
Melalui rakor tersebut, pemerintah daerah, BPH Migas, Pertamina, aparat penegak hukum, dan seluruh pemangku kepentingan sepakat memperkuat sinergi pengawasan distribusi BBM subsidi guna memastikan penyalurannya lebih efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. (HER)
