5 hours ago
7
Oleh: Euis Balillah, MM
Dosen Institut Citra Buana Indonesia
Pariwisata Indonesia kerap dielu-elukan sebagai sektor unggulan yang mampu menggerakkan ekonomi nasional. Namun di balik optimisme tersebut, terdapat persoalan mendasar yang jarang dibicarakan secara jujur: pengelolaan pariwisata kita masih terjebak pada pola lama yang konvensional, sementara realitas industri telah bergerak jauh ke depan.
Saat ini, pariwisata tidak lagi ditentukan oleh megahnya infrastruktur atau banyaknya event seremonial. Wisatawan modern menuntut pengalaman yang autentik, berkelanjutan, dan bermakna. Ironisnya, banyak daerah masih berlomba membangun destinasi tanpa konsep, tanpa riset pasar, dan tanpa kesiapan sumber daya manusia. Akibatnya, pariwisata berkembang secara instan, rapuh, dan sering kali merugikan masyarakat lokal.
Label pariwisata berkelanjutan dan desa wisata kerap dijadikan jargon kebijakan. Namun dalam praktiknya, masyarakat sering hanya dilibatkan sebagai pelengkap administrasi, bukan sebagai aktor utama. Partisipasi semu ini melahirkan ketimpangan baru: keuntungan dinikmati segelintir pihak, sementara masyarakat menanggung dampak sosial dan lingkungan.
Digitalisasi pariwisata juga belum sepenuhnya dimaknai secara kritis. Media sosial memang mampu mendongkrak popularitas destinasi dalam waktu singkat, tetapi tanpa pengendalian, promosi digital justru memicu overtourism, kerusakan lingkungan, dan hilangnya nilai budaya. Banyak destinasi viral yang tumbuh tanpa regulasi, tanpa standar layanan, dan tanpa kesadaran akan daya dukung wilayah.
Dari sisi sumber daya manusia, persoalan klasik kembali muncul. Industri pariwisata masih kekurangan tenaga profesional yang memahami pelayanan, etika hospitality, dan literasi digital. Pendidikan pariwisata sering kali terjebak pada rutinitas kurikulum, tidak responsif terhadap kebutuhan industri yang terus berubah. Akibatnya, lulusan pariwisata kurang adaptif dan pelaku usaha kesulitan meningkatkan kualitas layanan.
Pemerintah daerah pun tidak lepas dari kritik. Kebijakan pariwisata kerap bersifat proyek jangka pendek, berorientasi pada serapan anggaran, bukan pada keberlanjutan. Pergantian kepemimpinan sering diikuti dengan perubahan arah kebijakan, membuat pembangunan pariwisata kehilangan kesinambungan. Tanpa visi yang jelas, pariwisata hanya menjadi komoditas politik, bukan instrumen kesejahteraan.
Sesungguhnya dalam hal ini Pemerintah daerah memegang peran kunci dalam perubahan . Organisasi pariwisata dunia (UNWTO) menekankan pentingnya perencanaan jangka panjang dan kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, akademisi, dan masyarakat. Tanpa visi yang jelas, pariwisata mudah terjebak pada proyek jangka pendek yang ramai di awal, tetapi bermasalah di kemudian hari.
Pariwisata tak lagi konvensional menuntut keberanian untuk berubah. Bukan sekadar mengubah slogan, tetapi membenahi tata kelola secara menyeluruh. Perencanaan harus berbasis data dan riset, bukan sekadar tren. Pemberdayaan masyarakat harus nyata, bukan simbolik. Pelestarian budaya dan lingkungan harus menjadi fondasi, bukan efek samping.
Masalahnya, banyak daerah masih terjebak pada cara lama. Tempat wisata dibangun tanpa konsep yang jelas. Ketika viral, pengunjung membludak. Setelah itu, masalah muncul: sampah menumpuk, lingkungan rusak, warga terganggu, dan akhirnya wisatawan pergi. Tempatnya ramai sesaat, lalu sepi kembali.
Di era media sosial, promosi pariwisata memang semakin mudah. Satu unggahan bisa membuat sebuah tempat langsung terkenal. Namun tanpa pengelolaan yang baik, popularitas justru bisa menjadi bumerang. Banyak destinasi yang tidak siap menerima lonjakan wisatawan, baik dari sisi fasilitas, aturan, maupun sumber daya manusianya.
Sebagai akademisi dan praktisi, kita memiliki tanggung jawab moral untuk terus mengkritisi arah pembangunan pariwisata. Diam berarti membiarkan kesalahan yang sama terus berulang. Pariwisata seharusnya menjadi ruang belajar kolektif tentang bagaimana ekonomi, budaya, dan lingkungan dapat berjalan seimbang.
Pariwisata tak lagi konvensional adalah keniscayaan. Pertanyaannya kini bukan apakah kita siap, tetapi apakah kita berani meninggalkan cara lama yang sudah terbukti tidak selalu berpihak pada keberlanjutan. Jika tidak, pariwisata hanya akan menjadi industri yang ramai di permukaan, tetapi rapuh di fondasi. (*)
