Negeri di Persimpangan Jalan

Permintaan terbuka Wakil Gubernur Sumatra Barat, Vasco Ruseimy, telah disampaikan kepada Menteri Kebudayaan agar Sumatra Barat ditetapkan sebagai daerah istimewa pada momen malam puncak peringatan 100 tahun Jam Gadang (20/6). Ini memunculkan pertanyaan mendasar: apakah perasaan kolektif kita bahwa Minangkabau adalah sesuatu yang istimewa memang masih berakar pada kenyataan empiris, ataukah ia kini lebih banyak hidup sebagai romantisasi masa lalu?

Pertanyaan ini penting karena status keistimewaan tidak cukup hanya ditopang oleh kebanggaan masa lalu. Ia harus diwujudkan dalam praktik sosial, kualitas sumber daya manusia, daya saing ekonomi, serta kemampuan masyarakatnya dalam membangun peradaban yang relevan dengan tantangan zaman. Jika tidak, maka keistimewaan hanya akan menjadi simbol tanpa substansi.

Di tengah pergulatan ekonomi global, disrupsi teknologi, dan perubahan geopolitik dunia, kita perlu kembali merenungkan peradaban seperti apa yang sedang dan akan dibangun oleh masyarakat Minangkabau. Pertanyaan ini sesungguhnya bukan sekadar wacana intelektual. Ia menyangkut arah masa depan sebuah masyarakat: apakah Minangkabau akan tetap menjadi pelopor peradaban, atau justru menjadi penonton dari perubahan-perubahan besar yang terjadi di sekitarnya.

Satu hal yang dapat kita sepakati bersama adalah bahwa peradaban Minangkabau pada masa lalu tumbuh subur di atas fondasi ilmu pengetahuan. Ranah Minangkabau pernah menjadi pusat pendidikan, pusat pergerakan, dan pusat pembaruan pemikiran di Indonesia, bahkan di Asia Tenggara. Dari surau-surau lahir ulama, intelektual, dan negarawan. Dari tradisi merantau lahir jaringan ekonomi dan sosial yang melampaui batas geografis.

Namun demikian, kejayaan masa lalu tersebut bukan sekadar hasil dari keberadaan lembaga pendidikan. Ia lahir dari tradisi dialektika, keterbukaan terhadap gagasan, dan kemampuan mengubah pengetahuan menjadi tindakan nyata. Filosofi “karena tungku yang bersilang maka nasi pun masak” menggambarkan bahwa kemajuan hanya mungkin tercipta ketika terjadi perjumpaan ide, perdebatan, dan kolaborasi.

Sayangnya, jika kita menengok kondisi hari ini, keunikan Sumatra Barat tampaknya semakin sulit dibedakan dari banyak provinsi lain di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi kita relatif biasa-biasa saja. Prestasi sumber daya manusia tidak lagi menonjol secara nasional. Perguruan tinggi dan lembaga pendidikan agama memang masih eksis, tetapi dapat diperdebatkan apakah keduanya masih menjadi rujukan utama sebagaimana dahulu.

Jika demikian adanya, maka bisa jadi Minangkabau hari ini lebih merupakan sebuah idealisasi masa lalu—sesuatu yang pernah melekat kuat, tetapi semakin sulit diwujudkan dalam realitas sehari-hari. Inilah yang menjadikan Sumatra Barat berada di persimpangan jalan: sebuah negeri yang sedang menentukan kembali identitas dan wajah peradabannya.

Ekonom Timur Kuran, ketika menjelaskan kemunduran dunia Islam, berpendapat bahwa salah satu penyebab utamanya adalah kegagalan membangun institusi ekonomi modern yang mampu beradaptasi dengan perubahan zaman. Perusahaan di Barat berkembang menjadi entitas yang terpisah dari individu, memiliki tata kelola yang jelas, mekanisme suksesi yang pasti, serta sistem akuntabilitas yang kuat. Sebaliknya, dalam banyak masyarakat kolektivis, termasuk di Timur Tengah dan Minangkabau, relasi personal dan kekerabatan sering kali lebih dominan daripada institusi formal.

Pertanyaannya kemudian: apakah masyarakat Minangkabau mampu mempertahankan kekuatan budaya kolektivisnya sekaligus membangun institusi modern yang profesional? Ataukah kita justru terjebak dalam situasi paradoks, ketika nilai kolektivisme melemah tetapi institusi modern juga belum tumbuh dengan kokoh?

Dimulai dari Mana?

Penulis bersama tim saat ini sedang melakukan penelitian yang didanai melalui program IRN-EQUITY Universitas Andalas tahun 2025. Salah satu fokus penelitian tersebut adalah mengidentifikasi sumber dan kriteria kesuksesan wirausahawan Minangkabau. Melalui diskusi kelompok terarah (focus group discussion) yang melibatkan akademisi Fakultas Ekonomi dan Bisnis serta Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas, pelaku usaha, dan ulama (17/6), terdapat beberapa temuan awal yang menarik untuk dicermati.

Pertama, perumusan makna kesuksesan yang berbeda dari paradigma Barat.

Selama ini, kesuksesan kewirausahaan banyak diukur menggunakan paradigma individualistik yang menekankan pertumbuhan laba, tingkat pengembalian investasi, dan akumulasi kekayaan. Belakangan memang muncul indikator nonfinansial seperti keseimbangan hidup dan tanggung jawab sosial. Namun, idealisasi nilai Islam dan budaya Minangkabau menawarkan perspektif yang lebih luas.

Dalam kewirausahaan Islam, harta bukanlah tujuan akhir, melainkan alat untuk mencapai kemaslahatan. Manusia tidak semata diukur dari seberapa banyak yang dimiliki, tetapi dari seberapa besar manfaat yang dihadirkan bagi sesama.

Dalam khazanah Minangkabau, konsep baguno menjadi inti dari keberhasilan seseorang. Seseorang dianggap berhasil bukan hanya karena kaya, tetapi karena mampu memberi manfaat bagi keluarga, kaum, nagari, dan masyarakat luas. Dengan demikian, keberhasilan bersifat sosial, spiritual, sekaligus ekonomi.

Pertanyaan kritisnya adalah: apakah generasi Minangkabau hari ini masih dipersiapkan untuk memiliki mentalitas demikian? Bukankah struktur keluarga besar semakin melemah? Peran mamak, datuak, dan bundo kanduang semakin tergerus oleh individualisme modern. Di sinilah keluarga menjadi arena strategis yang akan menentukan apakah Minangkabau tetap berada pada jalur kolektivisme atau bergeser menuju individualisme yang berorientasi pada kepentingan diri semata.

Kedua, institusionalisasi nilai dalam tindakan nyata.

Nilai budaya dan agama hanya akan bertahan apabila diinstitusionalisasikan dalam praktik sehari-hari. Salah satu contoh menarik adalah praktik kontrak bagi hasil seperti paduoan, patigoan, maupun sistem mato di rumah makan. Praktik-praktik tersebut menunjukkan bahwa hubungan bisnis dalam tradisi Minangkabau tidak sekadar bersifat transaksional, tetapi juga dibangun di atas kepercayaan dan persaudaraan.

Sayangnya, dalam praktik modern, hubungan kekeluargaan sering kali justru melemahkan komitmen bisnis. Ketiadaan kontrak tertulis, mekanisme pengawasan, dan saksi membuat hubungan usaha rentan terhadap konflik.

Persoalan serupa juga tampak dalam kehidupan sosial sehari-hari. Apakah rasa badunsanak membuat kita terlalu permisif terhadap pelanggaran aturan? Apakah kedekatan sosial menyebabkan praktik parkir liar, pelanggaran lalu lintas, atau berbagai bentuk ketidakdisiplinan publik dibiarkan?

Merokok adalah pilihan pribadi, lalu apa yang kita lakukan secara kolektif manakala perilaku itu merugikan publik?

Pertanyaan-pertanyaan ini tampak sederhana, tetapi sesungguhnya menjadi indikator penting apakah masyarakat mampu membangun peradaban modern.

Peradaban tidak lahir hanya dari slogan, simbol, atau pelabelan “daerah istimewa”. Peradaban lahir dari kemampuan masyarakat mengubah nilai menjadi institusi, dan institusi menjadi perilaku kolektif.

Amerika Serikat membangun peradabannya melalui kapitalisme yang mendorong individualisme, inovasi, dan kewirausahaan teknologi. Tiongkok menempuh jalur berbeda: memadukan budaya kolektivis, kepercayaan berbasis guanxi, dan kepastian institusional untuk menghasilkan lompatan ekonomi dan inovasi.

Minangkabau sesungguhnya memiliki modal sosial yang sangat besar: budaya kolektivisme, tradisi merantau, etos pendidikan, dan nilai-nilai Islam. Tantangannya bukanlah menemukan identitas baru, melainkan mengaktualisasikan kembali modal tersebut dalam konteks abad ke-21.

Di sinilah relevansi agenda pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs). Upaya memperkuat pendidikan berkualitas (SDG 4), membangun kewirausahaan yang produktif dan inklusif (SDG 8), menjaga keberlanjutan komunitas berbasis budaya (SDG 11), serta memperkuat institusi sosial yang adil dan akuntabel (SDG 16) sesungguhnya sejalan dengan cita-cita peradaban Minangkabau.

Pembangunan ekonomi tanpa penguatan nilai budaya dan institusi hanya akan menghasilkan pertumbuhan tanpa peradaban.

Dalam mitologi Yunani, Prometheus menghadirkan api bagi umat manusia dengan pengorbanan yang sangat besar. Demikian pula dengan peradaban. Ia tidak lahir secara instan. Ia menuntut pengorbanan, kesabaran, dan kerja-kerja senyap yang sering kali tidak segera tampak hasilnya.

Membangun pendidikan yang unggul, memperkuat keluarga, memperbaiki tata kelola, dan menghidupkan kembali budaya intelektual merupakan pekerjaan panjang yang membutuhkan strategic thinkers and doers.

Ketika kita saat ini berada di persimpangan jalan, negeri kolektivis ini harus menentukan pilihan jalan strategisnya. Pada akhirnya, peradaban tidak lahir dari simbol, slogan, ataupun glorifikasi masa lalu. Ia lahir dari kesediaan suatu masyarakat untuk berinvestasi pada pendidikan, memperkuat institusi, memelihara budaya intelektual, dan menempatkan kepentingan kolektif di atas kepentingan sesaat.

Donard Games (Guru Besar Kewirausahaan Universitas Andalas)

Tulisan ini merupakan bagian dari diseminasi hasil riset LPDP di bawah Kemenristekdikti yang dikelola Program EQUITY (Kontrak No. 4304/B3/DT.03.08/2025).