2 hours ago
8
Langgam.id — Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah mendorong pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Kepulauan Mentawai dilakukan secara serius dan berkelanjutan. Daerah kepulauan itu dinilai memiliki potensi wisata kelas dunia, terutama dengan keberadaan sekitar 400 titik surfing yang tersebar di kawasan pesisir Mentawai.
“Mentawai punya potensi yang sangat besar. Oleh karena itu, pengelolaannya harus dimaksimalkan secara terarah,” kata Mahyeldi saat memimpin rapat pembahasan pengembangan strategis Kepulauan Mentawai di Istana Gubernuran, Padang, Selasa malam (12/5/2026).
Menurut Mahyeldi, ratusan titik selancar tersebut menjadikan Mentawai sebagai salah satu kawasan surfing terbanyak di dunia. Potensi itu dinilai mampu memperkuat posisi Mentawai sebagai destinasi wisata internasional unggulan di Indonesia, khususnya di sektor wisata bahari.
Selain wisata selancar, Mentawai juga memiliki kawasan mangrove yang luas dan dinilai berpotensi dikembangkan menjadi wisata edukasi serta wisata berbasis lingkungan.
“Hutan mangrove di sana juga luas, itu bisa dikembangkan menjadi peluang usaha masyarakat, sekaligus menjaga ekosistem pantai dan menjadi tempat pemijahan ikan,” ujarnya.
Dalam rapat yang dihadiri jajaran organisasi perangkat daerah (OPD), unsur TNI AL, Balai Penataan Ruang Laut Padang, Loka Perikanan Budidaya Laut Pekanbaru, hingga asosiasi pariwisata Mentawai itu, pemerintah membahas sejumlah isu strategis terkait pengembangan daerah wisata tersebut.
Pembahasan mencakup investasi resort, pemanfaatan ruang laut, konservasi kawasan pesisir, hingga optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pariwisata.
Mahyeldi menyoroti pertumbuhan resort di Mentawai yang berkembang cukup pesat dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan data Dinas Pariwisata Sumbar, jumlah resort di Mentawai kini mencapai sekitar 223 unit.
Menurut dia, pertumbuhan industri wisata harus dibarengi dengan pengawasan yang ketat, kepastian legalitas usaha, serta perlindungan lingkungan agar manfaat ekonomi dapat dirasakan masyarakat setempat.
“Terdapat peluang besar untuk meningkatkan PAD dari pemanfaatan ruang laut dan aktivitas wisata di sekitar resort,” katanya.
Karena itu, Mahyeldi meminta OPD terkait segera melakukan sinkronisasi data dan penertiban legalitas usaha wisata di Mentawai. Ia juga menekankan pentingnya kejelasan kewenangan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten dalam pengelolaan izin kawasan laut agar tidak terjadi tumpang tindih aturan.
Selain penataan sektor wisata, Mahyeldi juga menaruh perhatian pada aspek aksesibilitas menuju Mentawai. Ia mendukung usulan penambahan panjang landasan pacu Bandara Mentawai agar dapat melayani pesawat berkapasitas lebih besar.
“Kalau akses semakin mudah, wisatawan mancanegara juga akan semakin banyak datang ke Mentawai,” ujarnya.
Mahyeldi menegaskan pembangunan pariwisata di Mentawai tidak boleh hanya menguntungkan investor, tetapi juga harus membuka peluang ekonomi bagi masyarakat lokal. Karena itu, ia mendorong peningkatan pelatihan tenaga kerja bagi pemuda Mentawai agar dapat terserap di sektor pariwisata dan industri resort.
“Pariwisata Mentawai harus tetap mengedepankan budaya lokal sebagai daya tarik utama,” katanya.
Sementara itu, Ketua Asosiasi Resort Mentawai menyoroti maraknya investasi asing di Mentawai yang dinilai belum seluruhnya berjalan sesuai aturan. Ia menyebut sebagian besar resort di Mentawai merupakan penanaman modal asing (PMA), namun menggunakan nama lokal.
“Kami ingin pariwisata Mentawai maju, tapi maju yang bermartabat dan taat hukum,” ujarnya.
