10 hours ago
11
Kritik tentang kondisi penguasaan hutan Papua disiratkan dalam sebuah film Pesta Babi yang baru baru ini ditayangkan. Kritik ini dapat diinterpretasikan dalam kontek Bioekonomi yang sedang berekspansi di Papua. Bioekonomi menjadi alternatif untuk mengisi Fosil Ekonomi yang membawa masalah buruk ke bumi dengan emisi gas karbon dioksidanya.
Bioekonomi sedang dipromosikan sebagai wajah baru pembangunan dunia. Ketika ekonomi berbasis fosil dianggap menjadi penyebab utama krisis iklim, dunia mulai bergerak menuju ekonomi yang bertumpu pada biomassa, energi terbarukan, tanaman industri, pangan hijau, dan berbagai produk berbasis hayati. Dalam narasi global, bioekonomi diposisikan sebagai solusi masa depan yang lebih hijau, lebih berkelanjutan, dan lebih ramah lingkungan dibandingkan ekonomi batu bara dan minyak bumi. Namun di balik istilah ekonomi hijau tersebut, tersembunyi pertanyaan besar yang jarang dibahas secara jujur: dari mana sumber daya bioekonomi itu akan diperoleh?
Jawabannya sangat sederhana sekaligus mengkhawatirkan: lahan. Bioekonomi membutuhkan tanah dalam skala besar. Tanaman energi membutuhkan jutaan hektare perkebunan. Industri biomassa membutuhkan hutan tanaman industri. Produksi pangan berbasis bioindustri membutuhkan ekspansi kawasan budidaya. Bahkan proyek penyerapan karbon pun membutuhkan bentang lahan yang luas untuk menjaga atau menanam kembali vegetasi. Dalam praktiknya, transisi dari ekonomi fosil menuju bioekonomi bukan berarti mengurangi eksploitasi ruang hidup, melainkan memindahkan pusat eksploitasi dari perut bumi menuju permukaan bumi.
Bioekonomi dan Perebutan Ruang Hidup
Dalam fosil ekonomi, sumber utama kekayaan berada di bawah tanah berupa minyak, gas, dan batu bara. Sedangkan dalam bioekonomi, sumber utama kekayaan berada di atas tanah berupa hutan, kebun, air, biomassa, dan biodiversitas. Karena itu, lahan menjadi modal strategis paling penting dalam era baru ini. Negara dan korporasi berlomba menguasai ruang yang dianggap produktif secara biologis. Perebutan lahan bukan lagi sekadar soal pertanian tradisional, tetapi telah berubah menjadi perebutan geopolitik sumber daya hayati.
Indonesia menjadi salah satu target utama dalam peta bioekonomi global karena memiliki kawasan tropis yang luas. Selama beberapa dekade, pulau-pulau besar seperti Sumatera dan Kalimantan telah menjadi laboratorium ekspansi ekonomi berbasis lahan. Hutan dibuka untuk perkebunan sawit, industri kayu, pertambangan, dan proyek pangan. Akibatnya, sebagian besar kawasan produktif di dua pulau tersebut telah terfragmentasi, terdegradasi, atau dikuasai oleh korporasi besar. Ruang kosong yang dahulu tersedia kini semakin sempit. Di titik inilah Papua mulai dilihat sebagai ruang terbuka yang menjanjikan.
Papua sebagai Frontier
Papua kini dipandang sebagai frontier bioekonomi Indonesia. Pulau ini memiliki hutan tropis yang sangat luas, cadangan air besar, biodiversitas tinggi, serta kepadatan penduduk yang relatif rendah dibandingkan wilayah lain di Indonesia. Dalam kacamata investor, kondisi tersebut diterjemahkan sebagai peluang ekonomi raksasa. Hutan Papua dianggap sebagai sumber biomassa masa depan, cadangan karbon dunia, sekaligus wilayah potensial untuk ekspansi pangan dan energi hijau.
Cara pandang semacam ini sangat berbahaya karena melihat Papua hanya sebagai ruang ekonomi kosong. Padahal Papua bukan tanah tak bertuan. Papua adalah ruang hidup masyarakat adat dengan sejarah panjang, identitas budaya yang kuat, dan relasi spiritual mendalam dengan hutan. Ketika tanah dipandang sekadar aset ekonomi, maka manusia yang hidup di atasnya perlahan dihapus dari perhitungan pembangunan. Hutan tidak lagi dipahami sebagai rumah, tetapi sebagai komoditas. Sungai tidak lagi dipandang sebagai sumber kehidupan, melainkan sebagai infrastruktur produksi.
Ekonomi Hijau yang Berwajah Penguasaan
Ironisnya, banyak proyek bioekonomi hadir dengan membawa bahasa keberlanjutan dan penyelamatan bumi. Namun dalam praktiknya, pola yang digunakan sering kali menyerupai penguasaan lama. Perbedaannya hanya pada istilah dan kemasan. Dahulu eksploitasi dilakukan atas nama pembangunan dan modernisasi. Kini eksploitasi dilakukan atas nama transisi energi dan pengurangan emisi karbon.
Perusahaan besar datang dengan izin konsesi yang sangat luas. Negara memberikan legitimasi melalui regulasi dan proyek strategis nasional. Masyarakat lokal sering kali hanya menjadi penonton dalam proses pengambilan keputusan. Tanah adat dipetakan tanpa partisipasi bermakna. Hutan dibagi ke dalam blok investasi. Penduduk setempat dihadapkan pada situasi sulit: menerima proyek dengan iming-iming pekerjaan atau dianggap menghambat pembangunan. Dalam banyak kasus, relasi kekuasaan menjadi sangat timpang karena masyarakat adat berhadapan langsung dengan gabungan kekuatan modal dan negara.
Ketika Emisi Karbon Melahirkan Tekanan Baru
Dunia internasional menuntut penurunan emisi karbon. Negara-negara maju mulai membatasi penggunaan energi fosil dan mendorong industri hijau. Tetapi kebutuhan energi, pangan, dan bahan baku industri global tidak benar-benar menurun. Yang berubah hanyalah sumbernya. Biomassa, biofuel, dan komoditas hijau kini menjadi substitusi baru bagi kebutuhan ekonomi global yang terus membesar.
Akibatnya, tekanan terhadap kawasan biologis meningkat drastis. Hutan tropis menjadi sasaran utama karena dianggap mampu menyediakan solusi terhadap krisis iklim sekaligus memenuhi kebutuhan industri dunia. Dalam konteks ini, Papua mengalami paradoks besar. Di satu sisi, Papua dipuji sebagai paru-paru dunia dan benteng terakhir biodiversitas. Namun di sisi lain, justru karena nilai ekologisnya itulah Papua menjadi target ekspansi ekonomi baru.
Transformasi Hutan Menjadi Neraca Ekonomi
Dalam logika bioekonomi modern, hutan mulai dihitung dengan bahasa finansial. Pohon diterjemahkan menjadi kredit karbon. Biomassa dihitung sebagai energi. Keanekaragaman hayati dinilai berdasarkan potensi komersial. Bahkan jasa ekosistem pun dimasukkan ke dalam skema pasar. Alam tidak lagi berdiri sebagai entitas hidup, tetapi berubah menjadi komponen dalam neraca ekonomi global.
Perubahan cara pandang ini membawa dampak sosial yang besar. Ketika nilai ekonomi suatu kawasan meningkat, maka tekanan terhadap masyarakat lokal ikut meningkat. Konflik tanah menjadi lebih sering terjadi. Ruang hidup tradisional menyusut. Pola konsumsi dan budaya lokal berubah akibat penetrasi industri. Dalam banyak pengalaman di berbagai wilayah, masyarakat adat justru menjadi kelompok yang paling sedikit menikmati keuntungan dari eksploitasi sumber daya alam di wilayah mereka sendiri.
Ketimpangan Kuasa dalam Ekspansi Bioekonomi
Masuknya modal besar ke Papua sering kali berlangsung dalam situasi ketimpangan informasi dan ketimpangan kekuasaan. Korporasi memiliki akses terhadap birokrasi, teknologi, hukum, dan modal finansial. Sementara masyarakat lokal banyak yang masih menghadapi keterbatasan pendidikan, akses hukum, dan perlindungan politik. Dalam kondisi seperti itu, persetujuan masyarakat sering kali tidak lahir dari posisi yang setara.
Di banyak tempat, masyarakat dijanjikan pembangunan, jalan, sekolah, atau lapangan pekerjaan. Namun setelah proyek berjalan, yang muncul justru kerusakan ekologis, konflik sosial, dan ketergantungan ekonomi baru. Hutan yang sebelumnya menyediakan pangan, obat-obatan, dan sumber kehidupan perlahan hilang. Ketika masyarakat kehilangan tanah, mereka tidak hanya kehilangan aset ekonomi, tetapi juga kehilangan identitas sosial dan kebudayaan.
Papua Menentukan Masa Depan Indonesia
Apa yang terjadi di Papua sesungguhnya bukan sekadar persoalan daerah di Indonesia. Ini adalah cermin arah masa depan Indonesia sendiri. Jika bioekonomi dibangun dengan pola akumulasi modal yang eksploitatif, maka Indonesia hanya akan mengganti wajah penguasaan ekonomi tanpa mengubah substansinya. Dari fosil ekonomi menuju bioekonomi, tetapi tetap dengan pola penguasaan ruang hidup yang sama.
Indonesia sebenarnya memiliki kesempatan besar untuk membangun model bioekonomi yang berbeda. Bioekonomi tidak harus identik dengan pembukaan hutan besar-besaran. Bioekonomi dapat dibangun berbasis masyarakat lokal, teknologi skala menengah, konservasi biodiversitas, dan penguatan hak adat. Hutan tidak harus dihancurkan untuk menghasilkan nilai ekonomi. Justru keberlanjutan ekologis dapat menjadi fondasi utama pembangunan jangka panjang.
Bioekonomi Berlandasan Moral Pembangunan
Pada akhirnya, persoalan terbesar dari ekspansi bioekonomi di Papua bukan hanya soal ekonomi atau lingkungan, melainkan soal moral pembangunan. Untuk siapa pembangunan dilakukan? Siapa yang menikmati keuntungan? Dan siapa yang menanggung kerusakan? Pertanyaan-pertanyaan ini penting karena pembangunan sering kali dipresentasikan seolah-olah selalu netral dan otomatis membawa kebaikan.
Padahal sejarah menunjukkan bahwa pembangunan tanpa keadilan dapat melahirkan luka sosial yang panjang. Ketika masyarakat lokal dipaksa menyerahkan ruang hidupnya demi kepentingan ekonomi global, maka yang terjadi bukan transformasi berkelanjutan, melainkan pemindahan beban krisis dari negara maju ke wilayah pinggiran dunia. Dunia ingin terlihat hijau, tetapi harga ekologis dan sosialnya dibayar oleh masyarakat adat di kawasan tropis.
Menyelamatkan Papua dari Bioekonomi yang Tidak Seimbang
Papua kini berada di titik sejarah yang sangat menentukan. Jika ekspansi bioekonomi dibiarkan berjalan tanpa kontrol sosial dan perlindungan ekologis, maka Papua dapat mengalami nasib serupa dengan banyak wilayah lain yang kehilangan hutannya akibat logika pembangunan ekstraktif. Ketika hutan hilang, yang hilang bukan hanya pohon, tetapi juga pengetahuan lokal, bahasa budaya, sumber pangan, dan keseimbangan ekologis jangka panjang.
Karena itu, masa depan Papua tidak boleh hanya ditentukan oleh peta investasi dan kebutuhan industri global. Masa depan Papua harus ditentukan bersama masyarakat yang hidup dan tumbuh di atas tanah tersebut. Bioekonomi yang sejati seharusnya menghormati kehidupan biologis secara menyeluruh, bukan sekadar memonetisasi alam demi akumulasi keuntungan. Jika tidak, maka ekonomi hijau hanya akan menjadi nama baru bagi kerakusan lama yang dibungkus dengan bahasa keberlanjutan.
*Penulis: Yazid Bindar (Dosen dan Guru Besar Fakultas Teknologi Industri Institut Teknologi Bandung)
