3 weeks ago
33
SUKABUMI – Wali Kota Sukabumi, H. Ayep Zaki, mengatakan Pemerintah Kota Sukabumi sepenuhnya mendukung program unggulan Presiden RI Prabowo Subianto yaitu Makan Bergizi Gratis (MBG). Salah satu wujud implementasi dukungan tersebut dengan menggelar Rapat Koordinasi Percepatan Program dan Pembentukan Satuan Tugas (Satgas) MBG di Kota Sukabumi bertempat di Ruang Oprom, Rabu (24/9/2025) lalu.
“Dukungan ini wujud komitmen Wali Kota Sukabumi dalam melaksanakan segala program dari presiden, dari pemerintah pusat, dan pemerintah provinsi Jabar. Program MBG ini harus kita pastikan berjalan dengan baik, lancar, dan sesuai misinya. Menjadikan anak-anak Kota Sukabumi sehat, cerdas, dengan asupan makanan yang bergizi,” kata Ayep Zaki kepada Radar Sukabumi.
Adapun anggota dari Satgas MBG sesuai tertuang dalam Keputusan Wali Kota Sukabumi No: 188.45/253 – SAHLI/2025 yaitu Koordinator Wilayah BGN, Koordinator Kecamatan BGN, ahli gizi, para Camat, dan para kepala puskesmas.
“Untuk mendukung program MBG ini perlu adanya koordinasi lintas sektor seperti kelurahan, kecamatan, puskesmas, BKKBN, dan polsek. Satgas Kota Sukabumi diharapkan bisa membantu dalam kondusifitas dalam pengelolaan menu, hygine sanitasi, penentuan penerima manfaat, dan memberikan gizi yang seimbang,” ujar Ayep Zaki.
Penggunaan bahan baku yang tidak segar, kata Ayep Zaki, merupakan salah satu pemicu atas maraknya KLB di berbagai wilayah, seperti di Kabupaten Bandung Barat. Untuk itu, diharapkan di sekitar wilayah Kota Sukabumi dapat menjaga kualitas yang diberikan kepada penerima manfaat yang memang sudah layak konsumsi.
“Untuk kedepannya, masing-masing SPPG dan dinas serta forkompimcam harus memiliki atau memegang acuan terkait Standar Operasional Prosedur jaminan keamanan pangan, melakukan akselerasi dengan stakeholder kewilayahan, melakukan identifikasi dini terkait dengan KLB (kejadian luar biasa), dan pemberian edukasi kepada masyrakat dalam menjaga pola makan dan hidup sehat,” papar Ayep Zaki.
Wali Kota juga mengatakan, permasalahan yang ada di lapangan saat ini karena bermunculannya dapur baru yang melebihi kuota yang seharusnya. Sehingga hal ini mempengaruhi jumlah penerima manfaat di masing-masing wilayah. Pembangunan dapur pemda merupakan hal yang sudah diagendakan oleh Kemendagri dan akan dibangun oleh kementrian PUPR.
“Kedepannya dapur pemda harus menjadi contoh bagi dapur-dapur lain dalam melaksanakan sistem pengelolaannya,” ujar Ayep Zaki.
Lebih lanjut, Ayep Zaki menyampaikan poin-poin penting lainnya dalam pembahasan MBG di Kota Sukabumi. SPPG yang sudah berjalan perlu ada pengawasan dan pelatihan kepada relawan agar bisa menjaga kebersihan lingkungan dapur. Dan, harus terbuka dengan adanya Inspeksi Kesehatan Lingkungan dan pemberian pelatihan penjamah makanan.
Puskesmas dapat melakukan inspeksi Kesehatan lingkungan agar ada evaluasi dalam melakukan hygiene sanitasi. Satgas nantinya dapat melakukan deteksi dini dalam penanggulangan makan basi dan memastikan dalam pengelolaan makanan harus lebih bersih serta terawasi.
“Perlu diketahui juga, bahwa program MBG ini menjadi konsen dalam mengetaskan masalah stunting. Sehingga penerapannya di lapangan harus menerapkan SOP dan sertifikat izin penjamah makanan agar mendapatkan legalitas dalam mengoperasionalkan dapur. Kemudian, ahli gizi yang ada di SPPG perlu melakukan koordinasi dengan ahli gizi puskesmas agar menu yang diberikan dapat sesuai dan selaras dalam pemecahan masalah gizi seimbang,” beber Ayep Zaki.
Sementara itu, Ayep Zaki juga menyampaikan rasa empati, prihatin, dan peduli atas musibah keracunan yang menimpa ratusan siswa usai menyantap menu MBG di Kabupaten Bandung Barat (KBB). Sekaligus, kejadian tersebut menjadi peringatan yang sangat perlu diperhatikan oleh semua daerah di Indonesia, termasuk Kota Sukabumi.
Halaman: 1 2
