7 hours ago
3
Langgam.id – Pembangunan jalan tol yang menghubungkan Sumatra Barat (Sumbar) dan Riau merupakan salah satu agenda infrastruktur strategis yang memiliki arti penting bagi masa depan kedua provinsi tersebut.
Kehadiran jaringan Tol Sumbar–Riau tidak semata-mata berbicara tentang pembangunan jalan, tetapi juga tentang membuka konektivitas, mempercepat mobilitas masyarakat, memperkuat distribusi logistik, serta menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di Pulau Sumatera.
Pandangan tersebut disampaikan Ulul Azmi, putra daerah Sumbar yang saat ini mengemban amanah sebagai Ketua Kerukunan Keluarga Sumatera Barat (KKSB) Kota Pekanbaru sekaligus Ketua Persatuan Insinyur Indonesia (PII) Wilayah Riau.
Menurut Ulul Azmi, dinamika pembangunan ruas Tol Sicincin–Bukittinggi, khususnya terkait trase yang sebelumnya direncanakan melewati Nagari Kubang Putiah, Kabupaten Agam, harus dilihat sebagai bagian dari proses mencari titik temu antara kepentingan pembangunan dan aspirasi masyarakat.
Ia mengapresiasi dan mendukung langkah Andre Rosiade yang terus mengawal percepatan pembangunan jalan tol sekaligus mendorong penyelesaian persoalan trase melalui koordinasi bersama pemerintah daerah dan instansi terkait.
Keputusan untuk mencari alternatif trase yang tidak lagi melewati Nagari Kubang Putiah dinilai sebagai langkah positif dalam menjaga keberlanjutan pembangunan tanpa mengabaikan suara masyarakat.
“Pembangunan harus terus berjalan, tetapi aspirasi masyarakat juga harus didengar. Ketika ada persoalan di lapangan, tugas kita adalah mencari solusi terbaik, bukan membiarkan pembangunan berhenti dalam polemik yang berkepanjangan. Saya mengapresiasi langkah Andre Rosiade dan seluruh pihak yang berupaya mencari jalan keluar terhadap persoalan trase ini,” ujarnya.
Meski demikian, Ulul juga mengajak masyarakat Sumbar untuk semakin terbuka dalam melihat kebutuhan pembangunan infrastruktur. Menurutnya, tanah ulayat, rumah gadang, pandam pekuburan, situs adat, serta ruang hidup anak nagari merupakan bagian penting dari identitas dan marwah Minangkabau yang harus dihormati.
Namun, kepentingan tersebut perlu dipertemukan melalui musyawarah dengan kebutuhan pembangunan untuk kepentingan masyarakat yang lebih luas.
“Kita harus menjaga adat, tanah ulayat, dan hak-hak anak nagari. Namun, masyarakat juga perlu membuka ruang dialog terhadap pembangunan. Jangan sampai setiap rencana pembangunan selalu berakhir pada kebuntuan. Pemerintah harus mendengar masyarakat, dan masyarakat juga harus terbuka untuk duduk bersama mencari solusi,” katanya.
Sebagai seorang insinyur, Ulul menilai pembangunan infrastruktur harus dilaksanakan berdasarkan kajian keinsinyuran yang matang dengan memperhatikan aspek teknis, keselamatan, lingkungan, sosial, ekonomi, dan budaya.
Menurutnya, perkembangan teknologi dan ilmu keinsinyuran memungkinkan pemerintah dan pelaksana proyek mencari berbagai alternatif desain maupun trase untuk meminimalkan dampak terhadap masyarakat.
“Prinsipnya bukan memilih antara pembangunan atau kepentingan masyarakat. Tantangannya adalah bagaimana pembangunan tetap berjalan dengan dampak seminimal mungkin, menghormati kearifan lokal, dan pada akhirnya memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat,” ujarnya.
Lebih lanjut, Ulul menilai, keberlanjutan pembangunan Tol Sumbar–Riau memiliki nilai strategis karena hubungan sosial dan ekonomi antara Sumbar dan Riau telah terjalin sejak lama. Riau menjadi salah satu daerah tujuan utama masyarakat Minangkabau untuk bekerja, berdagang, berusaha, dan membangun kehidupan, sementara Sumbar memiliki potensi besar pada sektor pariwisata, pertanian, UMKM, perdagangan, serta ekonomi kreatif.
Karena itu, konektivitas jalan tol yang semakin baik diyakini akan memberikan efek berganda bagi perekonomian kedua daerah. Waktu tempuh yang lebih efisien dapat memperlancar pergerakan orang dan barang, menekan biaya logistik, memperluas akses pasar bagi produk UMKM, serta meningkatkan arus kunjungan wisatawan antara Riau dan Sumbar.
Bagi Sumbar secara khusus, kehadiran konektivitas Tol Sumbar–Riau dapat menjadi salah satu katalis penting untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah. Akses darat yang semakin cepat dan efisien akan membuka peluang lebih besar bagi produk-produk unggulan Sumatera Barat untuk menjangkau pasar Riau dan kawasan sekitarnya. Produk pertanian, perkebunan, peternakan, kuliner, kerajinan, serta berbagai produk UMKM dari kabupaten dan kota di Sumbar akan memiliki jalur distribusi yang lebih efektif menuju pasar yang lebih luas.
Konektivitas tersebut juga berpotensi memberikan dampak besar terhadap sektor pariwisata Sumbar. Riau, khususnya Pekanbaru dan wilayah sekitarnya, merupakan salah satu pasar potensial bagi pariwisata Sumatera Barat. Kemudahan akses perjalanan diharapkan semakin mendorong kunjungan wisatawan menuju berbagai destinasi unggulan di Ranah Minang, mulai dari kawasan Bukittinggi, Agam, Padang Panjang, Tanah Datar, Payakumbuh, Lima Puluh Kota, hingga berbagai destinasi lainnya.
Meningkatnya arus wisatawan pada akhirnya tidak hanya memberikan manfaat bagi destinasi wisata, tetapi juga menghidupkan sektor-sektor ekonomi yang berada di sekitarnya. Hotel dan penginapan, rumah makan, pusat oleh-oleh, transportasi lokal, ekonomi kreatif, pelaku seni budaya, hingga pedagang dan UMKM di tingkat nagari berpotensi ikut merasakan dampak ekonomi dari meningkatnya mobilitas masyarakat.
Tol Sumbar–Riau juga dapat menjadi instrumen penting untuk meningkatkan daya tarik investasi di Sumbar. Infrastruktur dan konektivitas merupakan salah satu pertimbangan dalam pengembangan kegiatan usaha. Ketika akses menuju pusat-pusat ekonomi semakin mudah, cepat, dan memiliki kepastian waktu tempuh, peluang masuknya investasi serta tumbuhnya kawasan ekonomi baru akan semakin terbuka.
Selain itu, keberadaan jalan tol diharapkan mampu membantu meningkatkan efisiensi rantai pasok dan distribusi barang dari dan menuju Sumbar. Sebagai daerah yang memiliki tantangan geografis dengan bentang alam perbukitan dan pegunungan, peningkatan kualitas konektivitas menjadi penting untuk mendukung pergerakan ekonomi. Efisiensi transportasi akan memberikan nilai tambah bagi dunia usaha sekaligus meningkatkan daya saing produk-produk asal Sumbar.
Dari sisi sosial, konektivitas Tol Sumbar–Riau juga memiliki makna tersendiri bagi masyarakat Minangkabau di perantauan. Besarnya komunitas masyarakat Sumbar yang menetap dan beraktivitas di Provinsi Riau menjadikan hubungan kedua daerah tidak hanya berbasis ekonomi, tetapi juga memiliki ikatan sosial, budaya, dan kekeluargaan yang sangat kuat. Infrastruktur yang semakin baik akan semakin mendekatkan masyarakat di rantau dengan kampung halaman.
Menurut Ulul, manfaat pembangunan tersebut harus menjadi pertimbangan bersama dalam melihat pentingnya keberlanjutan proyek Tol Sumbar–Riau. Pembangunan jalan tol harus diarahkan agar manfaat ekonominya tidak hanya berhenti di kawasan perkotaan atau di sekitar pintu keluar tol, tetapi juga dapat dirasakan masyarakat hingga ke nagari-nagari melalui pembangunan konektivitas jalan pendukung yang terintegrasi.
“Jangan sampai kita hanya melihat jalan tol sebagai jalan untuk kendaraan melintas. Kita harus melihat apa yang bisa tumbuh di sepanjang konektivitas itu. Bagaimana UMKM kita berkembang, hasil pertanian lebih cepat sampai ke pasar, wisatawan semakin banyak datang, investasi bertumbuh, lapangan kerja terbuka, dan ekonomi masyarakat di nagari ikut bergerak. Inilah manfaat besar yang harus kita persiapkan dari sekarang,” ungkapnya.
“Tol Sumbar–Riau bukan sekadar pembangunan jalan. Ini adalah urat nadi baru yang akan semakin mendekatkan Sumatera Barat dan Riau, bukan hanya secara geografis, tetapi juga secara ekonomi dan sosial. Kita harus melihat pembangunan ini sebagai investasi jangka panjang untuk generasi mendatang,” sambung Ulul.
Menurutnya, penyelesaian berbagai persoalan pembangunan jalan tol membutuhkan komitmen bersama. Pemerintah dan pelaksana pembangunan dituntut transparan, komunikatif, serta memberikan kepastian dan perlindungan terhadap hak masyarakat.
Pada sisi lain, masyarakat diharapkan memberikan ruang bagi proses pembangunan sepanjang dilaksanakan secara adil, bertanggung jawab, dan sesuai ketentuan yang berlaku.
Ulul berharap momentum penyelesaian persoalan trase di Nagari Kubang Putiah dapat menjadi contoh bahwa dialog dan musyawarah merupakan jalan terbaik dalam menyelesaikan dinamika pembangunan infrastruktur di Sumbar.
“Pembangunan dan adat tidak harus saling berhadapan. Dengan musyawarah, kajian keinsinyuran yang matang, serta keberpihakan kepada kepentingan masyarakat, keduanya dapat berjalan beriringan. Kita jaga adat dan marwah Minangkabau, kita lindungi hak anak nagari, tetapi pada saat yang sama kita juga harus berani membuka jalan menuju kemajuan Sumatera Barat,” katanya.
Ia menegaskan, percepatan konektivitas Sumbar–Riau merupakan kepentingan bersama yang manfaatnya akan dirasakan dalam jangka panjang. Karena itu, seluruh elemen masyarakat diharapkan dapat mengawal pembangunan secara kritis sekaligus konstruktif agar infrastruktur yang dibangun benar-benar menjadi penggerak kesejahteraan.
“Mari kita kawal bersama pembangunan Tol Sumbar–Riau. Jangan biarkan perbedaan pandangan memutus jalan menuju kemajuan. Adat tetap kita jaga, hak masyarakat tetap kita lindungi, dan pembangunan untuk masa depan Sumbar harus terus kita perjuangkan,” pungkasnya. (WAN)
