14 hours ago
14
Anggota DPRD Kota Sukabumi dari Fraksi Partai Nasdem, Taufik Muhammad Guntur
Oleh: Taufik Muhammad Guntur, Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Sukabumi
PERINGATAN Hari Lahir Pancasila setiap 1 Juni seharusnya tidak hanya menjadi agenda seremonial tahunan, tetapi juga momentum refleksi bagi seluruh penyelenggara pemerintahan untuk mengevaluasi sejauh mana nilai-nilai Pancasila telah diwujudkan dalam praktik berbangsa dan bernegara, khususnya dalam tata kelola pemerintahan daerah.
Pancasila mengajarkan bahwa kekuasaan dijalankan untuk melayani rakyat, bukan sekadar mengelola birokrasi. Nilai Ketuhanan menuntut kejujuran dalam kepemimpinan, nilai Kemanusiaan mengharuskan pemerintah peka terhadap kesulitan masyarakat, nilai Persatuan mengajak seluruh elemen untuk menjaga kebersamaan, nilai Kerakyatan mengedepankan musyawarah dan partisipasi publik, serta nilai Keadilan Sosial menuntut pemerataan manfaat pembangunan bagi seluruh warga.
Dalam konteks Kota Sukabumi, refleksi Pancasila menjadi sangat relevan ketika dalam beberapa waktu terakhir publik menyaksikan berbagai aksi demonstrasi yang ditujukan kepada Pemerintah Kota Sukabumi. Mulai dari persoalan janji politik, aspirasi RT-RW, hingga berbagai isu pelayanan publik yang menjadi perhatian masyarakat.
Menurut saya, akan menjadi kesalahan besar apabila setiap kritik dan demonstrasi yang muncul hanya dipandang sebagai ekspresi kekecewaan lawan politik, kelompok oposisi, atau bahkan mantan tim sukses yang merasa tidak terakomodasi. Cara pandang seperti itu justru berpotensi menjauhkan pemerintah dari realitas yang sedang dirasakan masyarakat.
Dalam demokrasi yang berlandaskan Pancasila, demonstrasi merupakan bagian dari hak konstitusional warga negara. Lebih dari itu, demonstrasi sering kali menjadi indikator bahwa terdapat aspirasi yang belum terserap secara optimal melalui saluran komunikasi formal pemerintahan.
Karena itu, saya memandang berbagai aksi demonstrasi yang terjadi harus dimaknai sebagai warning system bagi pemerintah daerah. Warning bahwa ada harapan masyarakat yang belum terpenuhi. Warning bahwa komunikasi antara pemerintah dan warga perlu diperkuat. Warning bahwa sebagian masyarakat mulai merasakan adanya jarak antara janji yang disampaikan saat kampanye dengan realitas yang mereka hadapi saat ini.
Pancasila tidak mengajarkan pemimpin untuk alergi terhadap kritik. Justru sila keempat mengajarkan hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Artinya, kritik harus didengar, aspirasi harus diterima, dan perbedaan pandangan harus dijawab dengan dialog serta solusi, bukan dengan prasangka politik.
Sebagai bagian dari DPRD Kota Sukabumi, saya meyakini bahwa stabilitas pemerintahan tidak lahir dari sepinya kritik, melainkan dari kemampuan pemerintah merespons kritik secara bijaksana. Pemimpin yang kuat bukanlah pemimpin yang tidak pernah dikritik, tetapi pemimpin yang mampu menjadikan kritik sebagai bahan evaluasi dan perbaikan.
Momentum Hari Lahir Pancasila ini harus menjadi pengingat bahwa pemerintahan daerah dan masyarakat sesungguhnya berada di satu tujuan yang sama, yaitu mewujudkan Kota Sukabumi yang maju, sejahtera, dan berkeadilan. Oleh karena itu, setiap demonstrasi hendaknya tidak dipandang sebagai ancaman terhadap kekuasaan, melainkan sebagai energi demokrasi yang dapat membantu pemerintah melihat persoalan secara lebih jernih.
Jika pemerintah mampu menangkap pesan di balik setiap kritik yang disampaikan masyarakat, maka demonstrasi bukan akan menjadi sumber konflik, melainkan menjadi jembatan menuju perbaikan kebijakan dan pelayanan publik yang lebih baik.
Pada akhirnya, semangat Pancasila mengajarkan bahwa kekuasaan yang baik adalah kekuasaan yang mendengar. Dan rakyat yang didengar akan menjadi kekuatan terbesar dalam membangun Kota Sukabumi yang kita cintai bersama. ***
