5 hours ago
8
Langgam.id – Bencana galodo dan longsor yang berulang kali terjadi di kawasan Lembah Anai dalam beberapa tahun terakhir, dinilai menjadi peringatan penting bagi pemerintah dan pemangku kepentingan untuk mengubah paradigma mitigasi bencana dari pendekatan reaktif menjadi preventif.
Praktisi Geographic Information System (GIS) Sumatra Barat, Timtim Deby Purnasebta, menilai bahwa gangguan yang terus terjadi di koridor Jalan Padang–Bukittinggi itu bukan lagi dapat dianggap sebagai bencana insidental, melainkan menunjukkan tingginya tingkat kerentanan kawasan terhadap bencana alam.
Dalam lima tahun terakhir, Lembah Anai tercatat mengalami sejumlah kejadian besar yang mengganggu akses transportasi. Galodo terjadi pada 11 Mei 2024, disusul galodo dan longsor pada 27 November 2025, serta longsor kembali pada 24 Juni 2026 di Kilometer 66+700.
“Ketika kejadian serupa terus berulang pada lokasi yang sama, pertanyaan yang harus diajukan bukan lagi seberapa cepat jalan dibuka kembali, melainkan mengapa risiko pada koridor tersebut terus berulang,” ujar Timtim dalam keterangannya, Senin (6/7/2026).
Menurutnya, pola penanganan yang selama ini dilakukan umumnya berfokus pada respons darurat, seperti pembersihan material longsor, pengerahan alat berat, dan perbaikan jalan agar akses transportasi dapat segera dibuka kembali.
Meskipun langkah tersebut penting, pendekatan itu dinilai belum menyentuh akar persoalan yang menyebabkan bencana terus terjadi.
Secara geomorfologi, lanjut Timtim, kawasan Lembah Anai memiliki karakteristik yang kompleks. Jalan nasional tersebut berada di lereng curam Pegunungan Bukit Barisan sekaligus berdekatan dengan Sungai Batang Anai.
Kondisi itu membuat jalan menghadapi ancaman ganda berupa longsor dari lereng bagian atas dan ancaman erosi, sedimentasi, serta banjir bandang dari sungai di bagian bawah.
Kerentanan tersebut semakin meningkat karena Daerah Aliran Sungai (DAS) Batang Anai menerima aliran dari kawasan Gunung Marapi, Gunung Singgalang, dan Gunung Tandikek.
Saat hujan berintensitas tinggi mengguyur wilayah hulu, debit sungai meningkat secara signifikan dan membawa material berupa batuan, lumpur, kayu, serta sedimen menuju hilir.
Timtim menjelaskan, hujan bukanlah penyebab utama longsor, melainkan pemicu terakhir pada lereng yang sebelumnya telah mengalami pelapukan, pemotongan lereng, gangguan drainase, perubahan tutupan lahan, maupun erosi pada bagian kaki lereng.
Karena itu, ia menilai keberhasilan mitigasi tidak seharusnya hanya diukur dari kecepatan penanganan pascabencana. Mitigasi yang efektif adalah ketika risiko dapat dikenali, dipetakan, dan dikelola sebelum bencana terjadi.
Sebagai praktisi GIS, Timtim menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi geospasial untuk memetakan dan menganalisis risiko bencana secara lebih akurat.
Kata dia, pola longsor dapat dipelajari melalui integrasi berbagai data, seperti Digital Elevation Model (DEM), kemiringan lereng, kondisi geologi, jenis tanah, curah hujan, jaringan sungai, tutupan lahan, riwayat longsor, hingga jaringan jalan.
“Tujuannya bukan sekadar menghasilkan peta, tetapi membangun profil risiko spasial yang terus diperbarui sehingga pemerintah dapat menentukan prioritas penguatan lereng, perbaikan drainase, pemasangan sistem peringatan dini, hingga pengaturan lalu lintas berdasarkan tingkat risiko,” jelasnya.
Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya membangun ketahanan jaringan transportasi di Sumatera Barat. Pengalaman di Lembah Anai menunjukkan bahwa ketergantungan terhadap satu koridor utama dapat menyebabkan gangguan besar terhadap mobilitas masyarakat, distribusi logistik, dan aktivitas ekonomi ketika bencana terjadi.
Dalam konteks tersebut, pembangunan Jalan Tol Sicincin–Bukittinggi melalui koridor Kayu Tanam–Tambangan dinilai memiliki nilai strategis sebagai jalur alternatif yang dapat memperkuat ketahanan jaringan transportasi.
Namun, Timtim menegaskan, setiap pembangunan koridor baru harus didasarkan pada kajian risiko kebencanaan dan analisis geospasial yang komprehensif sejak tahap perencanaan.
Ia juga menekankan bahwa pendekatan preventif harus menjadi bagian dari kebijakan tata ruang. Menurutnya, setiap keputusan pemanfaatan ruang pada dasarnya merupakan keputusan mengenai tingkat risiko yang akan diwariskan kepada generasi mendatang.
“Pembangunan infrastruktur tidak cukup hanya mempertimbangkan aspek teknis dan ekonomi, tetapi juga harus berbasis pada pemahaman menyeluruh terhadap karakter bentang alam,” ujarnya.
Timtim menilai Lembah Anai telah berulang kali memberikan pelajaran berharga mengenai pentingnya pembangunan berbasis mitigasi risiko.
Selama keberhasilan masih diukur dari cepatnya jalan dibuka kembali setelah longsor, maka siklus kerusakan dan perbaikan akan terus berulang.
Ia menegaskan, keberhasilan pembangunan ke depan harus diukur dari kemampuan infrastruktur untuk tetap aman, andal, dan berfungsi dalam jangka panjang di tengah risiko bencana yang telah diketahui.
“Longsor mungkin tidak selalu dapat dicegah, tetapi dampaknya dapat dikurangi apabila setiap kebijakan pembangunan didasarkan pada data, ilmu pengetahuan, tata ruang berbasis risiko, dan pemanfaatan teknologi geospasial secara konsisten. Pada akhirnya, membangun jalan bukan sekadar menghubungkan dua titik, melainkan membangun ketangguhan,” pungkasnya. (WAN)
