18 hours ago
14
SUMATERA Barat sedang berada dalam paradoks yang tampak menenangkan, padahal menyimpan risiko besar. Pada 2025, pertumbuhan ekonomi melambat menjadi 3,37% (c-to-c), lebih rendah dibanding 2024, saat daerah mengalami compound shock akibat bencana beruntun yang merusak konektivitas dan mengganggu aktivitas produktif . Di sisi lain, indikator sosial membaik: kemiskinan turun menjadi 5,31%, pengangguran turun menjadi 5,52%, ketimpangan (Gini) membaik menjadi 0,280, dan IPM naik menjadi 77,27 . Banyak orang akan menyebut ini sukses. Saya menyebutnya alarm: stabilitas sosial memang penting, tetapi pertumbuhan yang terus rendah akan menggerus ruang fiskal, menahan penciptaan kerja berkualitas, dan melemahkan kapasitas daerah membiayai layanan publik serta mitigasi bencana.
Mengapa mesin pertumbuhan macet? Jawaban pertama ada pada orientasi kebijakan. Dokumen refleksi menegaskan tahun pertama pemerintahan bergerak dalam strategi konsolidatif: menjaga stabilitas sosial-ekonomi dan memperkuat fondasi struktural, bukan akselerasi pertumbuhan yang agresif . Strategi itu wajar pada fase krisis. Masalahnya, strategi konsolidatif sering berubah menjadi kebiasaan. Daerah lalu terjebak pada pemulihan restoratif: membangun kembali yang rusak, mengulang pola belanja, tetapi tidak mengubah cara ekonomi menghasilkan nilai tambah.
Jawaban kedua lebih mendasar: produktivitas. Pertumbuhan tidak naik karena program bertambah. Pertumbuhan naik ketika output per pekerja meningkat, biaya produksi turun, distribusi lebih efisien, dan pelaku usaha mampu menjual produk bernilai tambah. Jika produktivitas stagnan, proyek besar hanya menciptakan “ramai sesaat” tanpa memperbesar kapasitas ekonomi.
Struktur ekonomi Sumbar menunjukkan di mana persoalan itu bersarang. Tenaga kerja masih dominan di pertanian (35,08%) dan perdagangan (18,57%), sementara industri pengolahan hanya 7,79% . Ini artinya mesin pertumbuhan Sumbar tidak akan menyala jika produktivitas pertanian tidak melonjak dan UMKM tidak naik kelas. Memoles angka kunjungan, menggelar event, dan menambah proyek fisik tanpa mengubah produktivitas dua sektor ini hanya akan menghasilkan pertumbuhan tipis yang mudah runtuh ketika guncangan datang lagi.
Dokumen refleksi sudah menyebut kebutuhan meningkatkan investasi, mempercepat proyek strategis, memperkuat konektivitas, dan mendorong hilirisasi sektor unggulan . Itu benar, tetapi terlalu umum. Yang Sumbar butuhkan sekarang adalah agenda pembangunan yang terukur untuk produktivitas. Setiap OPD, setiap program, setiap rupiah APBD harus menjawab pertanyaan sederhana: “berapa kenaikan produktivitas yang dihasilkan?” Bila sebuah program tidak menaikkan output per pekerja, tidak menurunkan biaya logistik, tidak memperbaiki kualitas produk, tidak mempercepat waktu izin, dan tidak memperluas akses pasar, program itu harus diminimumkan. Daerah tidak punya kemewahan membiayai program yang nyaman secara politik tetapi miskin dampak ekonomi.
Pertama, ubah desain rehabilitasi–rekonstruksi menjadi mesin produktivitas. Dokumen menegaskan pemulihan harus transformasional, build back better and stronger, dan perlu sinergi pusat–provinsi–kabupaten/kota agar perputaran ekonomi lokal optimal . Terapjemahkan itu ke KPI ekonomi yang keras: penurunan waktu tempuh distribusi komoditas, penurunan biaya angkut, peningkatan volume perdagangan antarwilayah, dan percepatan pemulihan pasar. Jalan dan jembatan tidak boleh hanya dihitung sebagai aset, tetapi sebagai pengungkit produktivitas.
Kedua, lakukan lompatan produktivitas pertanian melalui paket “irigasi–teknologi–pasar”. Dokumen menyebut rehabilitasi irigasi sebagai dukungan ketahanan pangan . Tetapi irigasi tanpa benih unggul, mekanisasi, penyuluhan berbasis data, akses input yang tepat, dan kepastian pasar hanya memindahkan air, bukan menaikkan pendapatan. Ukurannya jelas: hasil per hektare, biaya produksi per kilogram, susut panen, dan pendapatan bersih petani. Bila indikator itu tidak bergerak, berarti kebijakan gagal, seberapa pun panjang daftar proyeknya.
Ketiga, naikkan produktivitas UMKM lewat akses pasar dan pembiayaan, bukan pelatihan tanpa transaksi. UMKM harus ditarik masuk rantai pasok rekonstruksi, pangan, dan pariwisata. Pemerintah bisa mengunci belanja tertentu agar menyerap UMKM lokal yang memenuhi standar, lalu mendukung pembiayaan berbasis invoice dan kurasi mutu agar produk konsisten. Ukurannya juga tegas: kenaikan omzet, produktivitas tenaga kerja, formalitas usaha, dan ekspansi pasar.
Keempat, bersihkan agenda dari program yang tidak menopang produktivitas. Ini pesan paling tidak populer, tetapi paling menentukan. Dengan tekanan fiskal pascabencana dan ruang APBD yang terbatas , Sumbar harus memilih: memperbanyak program atau memperbesar dampak. Pilihan yang waras adalah memperbesar dampak, dengan memotong duplikasi, mengurangi belanja seremonial, dan mengunci anggaran pada agenda produktivitas lintas sektor.
Sumbar sudah membuktikan mampu menjaga stabilitas sosial di tengah krisis . Sekarang daerah harus membuktikan hal yang lebih sulit: menyalakan mesin pertumbuhan melalui perbaikan produktivitas. Tanpa itu, pertumbuhan 3,37% akan menjadi “normal baru”. Itu bukan stabilitas. Itu stagnasi yang dipoles.
*Penulis: Syafruddin Karimi (Guru Beaar Departemen Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Andalas)
